News

Proyek Pembangunan Gedung Lassroom lV PIP Makassar Diduga Labrak Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kumbanews.com – Bagi pekerja dan perusahaan, keselamatan kerja menjadi hal yang utama. Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 ini diatur dalam undang undang ketenagakerjaan. Perusahan dan pekerja sama sama harus mengetahui tentang keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menggunakan Alat Pelindung Diri ( APD ) yang sesuai dengan standarisasi.

Kewajiban ini tertuang dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.08/Men/Vll/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD). Berdasarkan undang undang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja itu ditujukan untuk seluruh pekerja dimana pun tempat kerjanya berada, baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di dalam air mau pun di udara, yang berada di dalam wilayah kesatuan hukum Republik Indonesia.

Tetapi peraturan itu tidak berlaku pada proyek pembangunan Gedung Classroom lV PIP Makassar, yang berada di Jalan Salodong Kelurahan Untia. Proyek tersebut diduga tak mengikuti peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ini terbukti dengan adanya foto foto yang yang berhasil di dokumentasikan Kumbanews.com. Pihak perusahaan pelaksana PT.Kanza Sejahtera dan pengawasan PT.Trimako Abdi Konsulindo tidak memberikan jaminan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan pada pekerja yang bekerja di proyek. Selain itu para pekerja juga tidak menggunakan lat pelindung diri seperti helm, kacamata, sepatu, sarung tangan, rompi jaket dan perungatan dilarang merokok pada saat bekerja.

Menurut Zainal Dg Ngale yang juga pengawas proyek pembangunan Gedung classroom lV PIP mengatakan ” kadang mereka lupa untuk memakai alat pelindung saat mereka kerja. Mungkin karena mereka belum terbiasa memakai helm saat bekerja sampai helm itu ada yang terjatuh lepas pengikatnya dan itu pasti kesalahan kami.Tapi soal safety alat pelindung tetap ada sebenarnya.”Ucap Zainal Dg Ngale di tempat kerjanya. Kamis,19 September 2019.

Di tempat terpisah soal safety keselamatan tenaga kerja, ketua umum Forum Mahasiswa Sulawesi Selatan (Formasel), Rahmat H Amahoru menanggapi hal tersebut.

Menurutnya “pengurus atau pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 8,9,11dan 14 undang undang ni.1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pengurus bertanggung jawab untuk :
1.Memeriksakan kesehatan badan kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga yang akan diterima bekerja

2.Memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya,secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh penggelola perusahan atau direktur

3.Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau Ahli keselamatan kerja

4.Mematuhi dan mentaati semua syarat syarat keselamatan kerja dan kesehatan yang diwajibkan

5.Mematuhi alat alat pelindung dari yang diwajibkan.

Oleh karena itu setiap perusahaan harus menaati aturan tersebut dan apa bila tidak dipatuhi saksinya cukup berat. Selain itu saya juga khawatir jika kontraktor yang menangani tender tersebut kontraktor abal abal sehingga proses pengerjaannya dilakukan asal asalan.” Tutup Rahmat H Amahoru

Penulis/Editor: Muh Yusuf Hafid

Facebook Comments
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top