Kumbanews.com – Sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, S.H.
Langkah itu diambil atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik dewan yang diduga dilakukan oleh pimpinan DPRD.
Surat mosi tidak percaya bertanggal 10 Oktober 2025 tersebut ditandatangani oleh Hj. Adriani Alimuddin Page, S.E., mewakili para legislator yang menilai kepemimpinan Ketua DPRD telah mencederai marwah lembaga.
Dinilai Langgar Asas Kolektif Kolegial
Dalam surat yang dilayangkan, para anggota DPRD menyebut Ketua DPRD Bone tidak mampu menjalankan asas kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sikap Ketua DPRD yang menolak keputusan fraksi dinilai bertentangan dengan Pasal 164 ayat (2) jo Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Pasal 65 Tata Tertib DPRD Bone Tahun 2024.
Para pelapor mendesak agar pimpinan DPRD segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Ketua DPRD Bone Angkat Bicara
Menanggapi mosi tidak percaya tersebut, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, menyatakan menghormati dinamika politik yang terjadi di internal lembaga legislatif.
Namun ia menegaskan, setiap proses harus tetap berjalan sesuai koridor hukum, bukan berdasarkan tekanan opini publik atau kepentingan sesaat.
“Secara pribadi saya menanggapi secara normatif. DPRD adalah lembaga politik yang bekerja berdasarkan hukum, bukan tekanan opini atau kepentingan sesaat.
Perbedaan pandangan dan kritik adalah bagian dari demokrasi, tapi semua harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, tata tertib DPRD, serta kode etik yang berlaku,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Siap Jalani Pemeriksaan
Lebih lanjut, Andi Tenri Walinonong menyatakan dirinya siap menjalani proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD.
Ia juga berharap dinamika politik di DPRD Bone dapat dijalankan dengan semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi integritas lembaga.
“Saya siap menjalani semua proses. Bagi saya, perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam politik, asalkan tetap dalam bingkai etika dan hukum,” tutupnya.
Konteks Politik Lokal Bone
Mosi tidak percaya ini disebut-sebut berawal dari ketegangan antarfraksi dalam pengambilan sejumlah keputusan strategis di DPRD Bone, terutama terkait penyusunan agenda legislasi daerah dan pembahasan anggaran 2025.
Beberapa fraksi merasa tidak dilibatkan secara proporsional, sehingga muncul dorongan untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua DPRD.
Situasi ini menjadi ujian soliditas koalisi politik di DPRD Bone, sekaligus mencerminkan dinamika internal partai-partai besar menjelang tahun politik 2027.
Laporan: Iqbal Bone
Editor: M. Yusuf
