Ilustrasi Foto/Net
Kumbanews.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menilai alokasi anggaran program makan bergizi gratis presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Genggam Tangan Indonesia” Dorong Pelibatan Milenial untuk Pertahanan Negara
Anthony Budiawan: Rupiah Sempat Menguat Bukan karena Pemerintah
Anthony Budiawan: Rupiah Sempat Menguat Bukan karena Pemerintah
Namun dia meminta supaya anggaran setiap porsi setiap daerah tidak disamaratakan, pasalnya harga di tiap wilayah memiliki perbedaan harga.
“Satu porsi misalnya kemarin 15.000, perbandingan harga di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura tentu beda dong, tidak bisa disamaratakan, harga sembakonya beda untuk pemenuhan gizi ini harus diperhatikan,” ungkap Trubus dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (29/6).
Menurut dia pemenuhan makan bergizi gratis ini juga harus difokuskan ke daerah yang tinggi angka stuntingnya.
“Daerah yang tingkat angka stuntingnya paling tinggi itu yang harus diselamatkan itu dulu menurut saya,” tukasnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting nasional sebesar 21,6 persen. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua merupakan wilayah dengan tingkat stunting tertinggi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah disepakati alokasi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp. 71 triliun.
“Untuk tahun pertama pemerintahan pada 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Angka Rp 71 triliun ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen,” ujar Sri Mulyani.
Kemenkeu bertugas memasukkan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis dimasukkan dalam APBN 2025, tetapi pelaksanaan persiapan teknis akan dilakukan tim dari pemerintahan presiden terpilih.
“Angka Rp71 triliun bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya dan akan kita masukkan saat menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024,” tutur Sri Mulyani.
RMOL
