Kumbanews.com – Ketua panitia penyelenggara perpisahan di sekolah dasar (SD) Pertiwi Kota Makassar, bantah nominal biaya acarah yang akan digelar pada hari Minggu 15 Juni 2025.
Bantahan itu disampaikan pada saat pertemuan bersama awak media untuk memberikan klarifikasi di SD Pertiwi yang terletak di Jalan Bonto Langkasa I, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (22/05/2025).
“Jadi berita yang saat ini beredar terkait iuran biaya acara perpisahan sebesar Rp. 1.200.000/siswa, itu tidak benar, yang sebenarnya adalah Rp. 375.000/siswa” ujar Diah selaku ketua panitia kepada awak media, Kamis (22/05)
Pada saat pertemuan bersama awak media, ia juga mengundang beberapa orang tua murid dan di hadiri pula Kepala Sekolah (Kepsek) SD Pertiwi Makassar.
Ketua Panitia juga menjelaskan bahwa rencana perpisahan yang akan digelar sebelum adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan
“Jadi kami merencanakan kegiatan ini di bulan September tahun lalu, kemudian kita membentuk panitia, awalnya estimasi kontribusi kegiatan rencananya sebanyak Rp. 1 juta sampai Rp. 1.150.000 di tiga lokasi, yaitu Claro, Four Point dan Gammara, namun yang jadinya di The Rinra, namun karena ada surat edaran dari Disdik akhirnya dibatalkan dan jadinya di Aula Sekola” jelas Diah.
Lebih lanjut kata ia, setelah diputuskan di Aula Sekolah dan biayanya diturunkan sebanyak Rp.500 ribu, namun turun lagi sebenyak Rp. 375.000.
“Jadi total uang yang terkumpul untuk acara perpisahan yang akan digelar sebesar Rp.25.051.000, dari dana yang terkumpul itu tidak ada ke untungan namun malah kita panitia yang nombok”
” Sementara itu, Koordinator Divisi Pendidikan, Litbang dan SDM LSM PERAK Indonesia, Abd. Malik Al Ansyari, S.Pd mengatakan, perlu ada teguran dan sanksi kepada sekolah tersebut.
“Walaupun sekolah swasta tapi harus tetap mengikuti arahan dan instruksi pemerintah pusat maupun Pemkot. Kalau mereka tetap ngotot menyelenggarakan berarti mereka tidak ada etika dan tidak menghormati himbauan walikota Makassar,” ujarnya.
Jika kegiatan tersebut terselenggara berarti akan ada dikotomi dengan sekolah negeri.
“Namun jika tetap dibebani ke orang tua siswa yang beda latar belakang ekonominya maka jelaslah sangat menyiksa ortu siswa yang tidak mampu,” jelasnya .
Pihaknya pun meminta Walikota Makassar menertibkan sekolah tersebut.
Penulis: Yusuf
Editor: M. Yusuf
