Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. (Foto: ANTARA)
Kumbanews.com – Kekosongan kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pasca-reshuffle kabinet memunculkan spekulasi adanya negosiasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Founder Citra Institute, Yusak Farchan, menilai belum ditunjuknya pengganti Menko Polkam menjadi pertanda bahwa proses pembicaraan politik antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum mencapai kesepakatan.
“Soal belum ditunjuknya pengganti Menko Polkam, saya kira tidak bisa dilepaskan dari proses negosiasi politik antara Prabowo dan Mega yang belum tuntas,” ujar Yusak di Jakarta, Rabu (10/8/2025).
Menurut Yusak, posisi Menko Polkam bukan hanya strategis, tetapi juga memiliki daya tarik politik yang tinggi sehingga menjadi rebutan berbagai partai maupun elite politik.
Ia menambahkan, indikasi adanya tarik-menarik kepentingan terlihat dari dinamika hubungan politik antara Prabowo dan PDIP yang hingga kini belum sepenuhnya rampung.
“Sejak pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto, negosiasi politik antara Prabowo dan PDIP tampak jalan di tempat. Buktinya, tidak ada kader PDIP yang masuk kabinet saat reshuffle kemarin,” jelas kandidat doktor Universitas Nasional (UNAS) itu.
Karena itu, Yusak menilai penunjukan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polkam hanya bersifat sementara, sembari menunggu selesainya proses negosiasi politik.
“Ke depan, reshuffle masih sangat mungkin terjadi. Apalagi masih ada beberapa posisi yang belum terisi, seperti Menko Polkam, Menpora, dan Wamenaker,” kata Yusak menegaskan.
Sumber: RMOL
