Kumbanews.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan kesiapan penuh untuk mendukung program pemulihan pascabanjir di wilayah Sumatera melalui 14 program Community Resilience, sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan dalam forum konsultatif Indonesia-PBB yang digelar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemlu RI, Minggu, 21 Desember 2025.
PBB mengungkapkan, jaringan kerjanya saat ini telah menjangkau 189 distrik di Indonesia dengan dukungan lebih dari 200 staf daerah. Khusus di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, PBB hadir di 29 distrik dengan lebih dari 40 staf yang terlibat langsung dalam berbagai program lapangan.
“PBB siap mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia, termasuk upaya pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak, melalui 14 program PBB yang berfokus pada penguatan ketahanan masyarakat,” demikian bunyi laporan Kemlu RI.
Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyampaikan apresiasi atas konsistensi kerja sama PBB yang dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan, pemulihan, dan pembangunan kembali wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemerintah Indonesia akan mengambil seluruh langkah yang dibutuhkan dalam penanganan, proses pemulihan, serta pembangunan kembali pascabencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Arrmanatha.
Dalam forum tersebut, Arrmanatha juga menyambut baik rencana kerja PBB Indonesia tahun 2026 yang disesuaikan untuk memperkuat elemen pengurangan risiko bencana. Menurutnya, program-program PBB yang telah berjalan maupun yang direncanakan ke depan perlu memasukkan aspek Disaster Risk Reduction (DRR) secara lebih komprehensif.
“Pemanfaatan dan penyesuaian program PBB di Indonesia untuk tahun 2026 perlu memasukkan elemen pengurangan risiko bencana serta dukungan konkret terhadap pemulihan di ketiga provinsi terdampak,” jelasnya.
Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan awal guna memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di masa depan, termasuk penyusunan Master Plan Platform Emergency Response serta pengembangan climate risk insurance untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap risiko bencana. (***)
