Oleh Hersubeno Arief
Kalau lihat naga-naganya, hampir dipastikan pemerintah dan perusahaan Cina akan terlibat/dilibatkan secara besar-besaran dalam pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur.
Isyarat Cina akan menggarap proyek pembangunan ibukota baru itu pertama kali muncul dari Menko Maritim Luhut Panjaitan. Kemudian diperkuat oleh Menhub Budi Karya Sumadi.
Ketika menerima delegasi China Railways Construction Corporation (CRCC) di kantornya Senin (2/9) Luhut mengaku Chairman CRCC Chen Fenjiang menyatakan ingin terlibat dalam proyek transportasi di ibukota baru.
“Saya bilang nggak tau kalau itu. Saya bilang nanti lah datanya belum lengkap itu,” kata Luhut.
Seperti gayung bersambut, sehari kemudian Selasa (3/9) Budi Karya Sumadi menyambut baik rencana tersebut. “Welcome. Tidak hanya Cina, negara lain pun diperbolehkan ikut berinvestasi,” ujar Menhub.
Syaratnya harus melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KBPU).
Coba perhatikan ucapan dan gestur tubuh mereka. Kendati Luhut mengaku tidak tahu, namun hampir dipastikan dia sangat tahu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Luhut adalah salah satu tangan kanan dan orang kepercayaan Presiden Jokowi.
Sering dijuluki sebagai Menteri Segala Urusan (Mensegur), rasanya sangat mustahil dia tidak tahu hal ihwal seputar perencanaan pembangunan ibukota.
Luhut adalah trouble shooters Jokowi. Semua urusan Jokowi, dia bereskan. Mulai dari soal politik, ekonomi, sampai hal yang remeh temeh, termasuk urusan pribadi.
Sudah terbiasa dia masuk dan mengambilalih pekerjaan kementerian lain di luar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Contoh terbaru adalah pernyataannya soal keinginan asuransi dari Cina membantu IT BPJS Kesehatan yang tengah dirundung banyak masalah. Defisit BPJS saat ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang bikin puyeng Jokowi.
Pemindahan ibukota adalah proyek terbesar sepanjang pemerintahan Jokowi. Diharapkan akan menjadi warisannya (legacy) untuk ”bangsa dan negara.”
Luhut dipastikan terlibat sangat dalam, dan mempunyai peran menentukan dalam gawe besar Jokowi kali ini. Jokowi menggelar pesta pernikahan anaknya saja Luhut terlibat. Apalagi urusan pindah ibukota.
Begitu pula halnya dengan Budi Karya. Sebagai sesama alumni UGM (Kagama), Budi termasuk salah satu menteri yang sangat dipercaya Jokowi.
Kagama connection lain yang punya peran sangat besar dalam rencana pemindahan ibukota adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Ucapan Budi “welcome” dapat diartikan bahwa sudah ada semacam kesepakatan. Pemerintah Cina melalui beberapa perusahaan negara akan dilibatkan dalam pembangunan ibukota baru.
Adapun tambahan kalimat negara-negara lain juga silakan berinvestasi, boleh lah dianggap basa-basi. Agar keterlibatan Cina tidak terlalu mencolok.
(Semua urusan diserahkan ke Cina)
Sudah bukan rahasia pada rezim pemerintahan Jokowi, ada kecenderungan semua urusan diserahkan ke pemerintah Cina. Negeri tirai bambu itu sudah menjadi semacam aspirin bagi pemerintahan Jokowi. Semua penyakit, obatnya Cina.
Mantan Sesmen BUMN Said Didu secara sinis menyebut, lama-lama Indonesia bisa menjadi “negara bagian Cina.”
Kemungkinan Cina akan terlibat secara besar-besaran dalam pembangunan berbagai infrastruktur di ibukota baru, sangat besar.
Dari total biaya sebesar Rp 466 triliun, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp 93.5 triliun (19.2%) dari APBN.
Sisanya berasal dari tukar guling aset pemerintah pusat di Jakarta sebesar Rp 150 triliun, dan KBPU dari dalam dan luar negeri.
Melalui skema KBPU inilah pemerintah Cina akan masuk. Dimulai dari sektor transportasi, dan kemudian masuk ke sektor-sektor lain. Mulai dari perkantoran pemerintah, sampai perumahan dan sektor-sektor penunjang ibukota lainnya.
Sekedar flash back, Cina telah masuk ke berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Nilai proyeknya Rp 81.9 triliun.
Menangnya perusahaan Cina dalam mega proyek transportasi itu menimbulkan persoalan dengan pemerintah Jepang.
Perusahaan Jepang yang jauh lebih berpengalaman dan teruji dalam pembangunan kereta api cepat dikalahkan. Alasannya, pemerintah Jepang mensyaratkan adanya jaminan dana dari pemerintah. Sementara Cina tidak. Business to business.
Juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga menilai proposal yang diajukan Cina, tanpa jaminan pemerintah, tidak masuk akal!
Lobi-lobi pemerintah Cina melalui Meneg BUMN Rini Soemarno diduga berada di balik menangnya perusahaan Cina.
Jepang belakangan mendapat kompensasi menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya senilai Rp 60 triliun.
Melalui Japan Internasional Corporation Agency (JICA) Jepang menawarkan fasilitas pinjaman (loan). Diharapkan pembangunan akan berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun 2023 sudah akan beroperasi.
Namun proyek ini kelihatannya berpotensi akan kembali memunculkan persoalan baru dalam hubungan pemerintahan Jokowi dengan pemerintah Jepang.
Lagi-lagi Cina yang menjadi penyebabnya.
Dalam pertemuan dengan Luhut, CCRC mengungkapkan keinginan mereka untuk ikut masuk ke proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya.
“Tapi ya tentunya sopan santunnya kami memberikan kesempatan dulu ke Jepang. Kalau Jepangnya tidak memberikan compliance yang baik baru kami lakukan (dengan Cina),” ujarnya Menhub.
Sebaliknya Luhut lebih terbuka dan membuka celah bagi Cina. ”Saya bilang, Jepang juga sudah masuk. Tapi kalau kalian (CRCC) punya “offer” yang lebih bagus, teknologi bagus, ya kita lihat-lihat juga. Tapi Jepang sudah maju sih,” katanya.
Dengan sikap yang sangat agresif dan lobi lebih kuat di pemerintahan Jokowi, dipastikan Cina tak mau membuang kesempatan melepas berbagai proyek Jumbo dalam pembangunan infrastruktur ibukota baru.
Bukan hanya besarnya nilai proyek yang akan mereka raup. Masuk dan “menguasai” ibukota sebuah negara secara politis sangat strategis dan super penting.
Apalagi bila rezim pemerintahan negara tersebut mengundang dan menyediakan karpet merah.
Huanying. Selamat datang di ibukota kami. end (*)
