Kumbanews.com – Pemerintah dinilai tak memiliki strategi jitu mengatasi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Pemerintah juga dituding tak serius menangani hal tersebut.
“Pelemahan rupiah menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikan ini, dan tidak ada strategi yang serius untuk menghentikan laju depresiasi rupiah,” ucap Wakil Ketua DPR, Fadli Zon usai menutup World Parlianmentary Forum On Sustanible Devolopment (WFSD) yang ke-2, bertempat di The Patra Bali Hotel, Badung, Bali, Kamis 13 September 2018.
Fadli Zon, juga menyampaikan bahwa persoalan melemahnya rupiah sangatlah serius. Karena ia beranggapan akan memicu krisis dalam negeri.
“Menurut saya ini persoalan serius, karena pelemahan rupiah terkait dengan awal sebuah krisis. Karena komponen-komponen impor akan naik dan ini menyebabkan barang-barang dan komunitas juga akan naik jadi jangan dianggap enteng itu,” imbuhnya.
Untuk mengatasi melemahnya rupiah, Fadli Zon menyarankan pemerintah untuk menghentikan impor yang dilakukan pemerintah selama ini.
“Sebenarnya salah satu yang sangat penting itu menghentikan impor. Jangan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Misalnya impor beras, impor gula itu kan cukup besar. Padahal kita tahu, beras kita cukup, gula kita cukup. Tapi kenapa kita melakukan impor secara besar-besaran. Seperti yang menjadi kritik oleh saudara Rizal Ramli,” ungkapnya.
Menurut Fadli Zon, jika pemerintah masih melakukan impor beras hal itu sangat tidak beralasan. Karena dirinya mengaku pernah mengecek langsung ke Bulog. Dia pun mendapatkan informasi langsung dari Kepala Bulog Budi Waseso.
“Itu tidak beralasan, saya sudah cek juga kepada Bulog. Sebetulnya beras kita cukup dan cadangan kita cukup. Bahkan dengan datangnya beras impor ini sulit menaruh beras, karena sudah kehabisan tempat. Sampai Bulog menyewa tempat-tempat hanggar pesawat dan sebagainya itu informasi yang saya terima langsung dari Kepala Bulog,” katanya.
Menurut Fadli Zon, tentang impor tersebut harus dipertanyakan pada pemerintah dan menurutnya hal tersebut suatu kebijakan yang aneh.
“Ini yang harus kita pertanyakan dan ini suatu kebijakan yang aneh. Pasti menurut saya ada pihak-pihak yang diuntungkan. Impor beras harus di setop, karena ini menurut saya mengkhianati petani. Petani mau panen dan mau menikmati insentif harga, justru pemerintah melakukan impor beras yang menjatuhkan harga di petani,” jelasnya.
“Jadi maksud dan tujuan dari impor ini bertentangan dengan pemerintah yang menginginkan kedaulatan pangan. Jauh sekali, semua komponen yang kita tidak perlukan termasuk gula, garam dan lain-lain. Kalau kita bisa melakukan sendiri, kenapa kita harus melakukan impor,” pungkas Fadli Zon.
Diketahui, Pemerintah kembali mengeluarkan izin impor beras bagi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 1 juta ton pada pertengahan tahun ini.
Izin impor ini merupakan ketiga kalinya setelah sebelumnya pemerintah secara berturut-turut mengeluarkan izin impor beras sebesar 500 ribu, sebanyak dua kali kepada Bulog.
“Tahap 3 sudah. Kemarin 1 juta ton. Jadi 2 juta ton secara keseluruhan di tahun ini,” ujar Direktur Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan di Jakarta, Senin (20/8).
