Kumbanews.com – Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai bahwa surat dari dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Andi Taufan Garuda Garuda Putra yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet RI ke camat di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera untuk mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) menangani COVID-19 menunjukan ada conflic of interest.
Tindakan Stafsus tersebut juga menunjukan ketidaktahuannya apa yang harus dilakukan sebagai pembantu Presiden.
Menurut Ujang, Stafsus lebih baik dibubarkan saja, sebab keberadaanya tidak berguna dan hanya sebagai hiasan belaka. Anggaran untuk Stafsus itu, kata dia, bisa dialihkan untuk penanganan Civid-19 atau Virus Corona.
“Saya sudah sejak lama mengusulkan agar stafsus milenial itu dibubarkan. Karena hanya sebagai asesoris saja. Gaji stafsus milenial lebih baik dialihkan dan digeser untuk penanganan melawan COVID-19 yang makin hari makin benyak menelan korban,” kata Ujang saat dihubungi, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Ujang menuturkan bahwa surat dari Staf Khusus tersebut sangat jelas terjadi conflic of interest, karena jabatanya sebagai pembantu presiden digunakan untuk kepentingan pribadi.
Negara, lanjut ujang, tidak membutuhkan Staf Khusus yang mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan rakyat. “Jika negara diurus dengan cara seperti itu. Maka bisa ambyar ini negara,” kata dia menambahkan.
Diketahui, beredar surat berisi tentang ‘Kerja Sama Relawan Desa Lawan Covid-19’ di Twitter. Surat tersebut ditandatangani Andi Taufan Garuda Putra pada 1 April 2020. Andi diketahui sebagai CEO PT Amartha Mikro Fintek.
Andi menjelaskan bahwa program Relawan Desa Lawan COVID-19 diinisiai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dia mengaku telah menerima komitmen dari PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) untuk menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.
Petugas Amartha nantinya akan berperan memberikan edukasi kepada masyarakat di desa. Kemudian mendata kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) di Puskesmas dan memenuhi kebutuhan tersebut.
Andi meminta maaf atas beredarnya surat tersebut.
“Oleh karena itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu beserta para perangkat desa terkait agar dapat mendukung pelaksanaan program kerja sama ini agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan efektif,” ucap Andi.[]
