Kumbanews.com – Lurah Lapulu, Dita Ilmawan Eka Putra, menolak diwawancarai wartawan tatkala hendak ditanya data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga Kelurahan Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Saat wartawan Kumbanews menanyakan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk warga yang terdampak wabah virus corona di Kelurahan Lapulu, dengan santainya ia, mengatakan, “saya tidak bisa diwawancarai karena takutnya nanti saya kasi informasi yang salah, silahkan tanya sama Dinsos atau ke Puskesos( Pusat Kesejahteraan Sosial), dia yang lebih tau soal bantuan tersebut, saya tidak bisa komentar karena betul saya tidak tau tentang bantuan itu, “ucapnya dengan nada santai kepada wartawan, pada hari Kamis 11Juni 2020.
Menanggapi sikap cuek oleh Pak Lurah Lapulu, aktivis Pemuda, Muallim Bahar, sangat menyayangkan sikap dari lurah seperti ini. Karena sesungguhnya data bantuan itu harusnya dibuka secara transparan ke seluruh masyarakat, jangankan wartawan yang memiliki legalitas sebagai media,” masyarakat biasa saja memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Itu tertuang dalam UU no.14 tahun 2008.Tentang keterbukaan informasi publik dan data Bansos/BLT, itu merupakan bukan data yang dikecualikan dalam undang undang.Besar harapan agar sikap seperti ini tidak di contoh oleh aparat yang lain.Dan kepada camat yang menaungi kelurahan tersebut, agar bisa mengevaluasi kinerja lurah seperti itu. Karena jangan ada dalam fikiran kita bahwa wartawan adalah musuh, mereka adalah mitra yang membantu kita dalam hal kinerja kita sebagai aparat yang memakan gaji dari negara.” Jelas Muallim Bahar. Senin 15 Juni 2020.
“Transparansi data penerima Bansos/BLT, merupakan bagian dari hak publik yang diatur undang-undang. Transparansi ini juga untuk menjaga trust (kepercayaan) rakyat terhadap pemerintah, dan juga kepercayaan antar instansi pemerintah maupun antar masyarakat sendiri. ” Ucap Muallim Bahar, Ketua LBH GPK Sul-Sel.
Penulis : Abd Aziz Hafid
Editor : Muh.Yusuf
