Kumbanews.com – Tahun ini Prodi Ilmu Pemerintahan UM Kendari mendapat kepercayaan dari Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) menggelar acara tahunan Simposium Nasional.
Agenda yang bertema “Open dan E-Government untuk Kebijakan Sektor Publik Berkeadilan” dibuka secara resmi oleh Rektor UM Kendari Amir Mahmud, S.Pi., MP. Bersama beliau juga hadir Dekan FISIP, Muhammad Ihsan Mattalitti, S.Sos., MA, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Abdul Rahman, S.Sos., M.Si., serta jajaran pimpinan lainnya dan dosen-dosen lingkup prodi Ilmu Pemerintahan. Acara yang berlangsung selama dua hari rabu, kamis 16-17 Desember 2020 digelar secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi zoom.
Ikut memberi sambutan secara virtual, ketua AIPPTM Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi terutama kalangan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dari hampir seluruh wilayah Indonesia baik yang berasal dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun dari Luar PTM. Beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar setiap tahun ini terdiri dari beberapa acara, selain Simposium, juga ada paralel session untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitian mahasiswa dari berbagai kampus, seminar nasional yang diisi oleh para dosen prodi ilmu pemerintahan lingkup PTM, dan juga workshop untuk kalangan perguruan tinggi yang tergabung dalam AIPPTM.
Hadir sebagai Keynote Speaker, Walikota Kendari H. Zulkarnain Kadir, SE., ME, dalam pemaparannya menjelaskan jika tema acara ini selaras dengan visi misi Kota Kendari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari 2017-2022 untuk menjadikan kota kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, teknologi dan informasi. Hal ini diwujudkan melalui sejumlah program berbasis aplikasi seperti LAIKA (layanan Integrasi Kendari), JARI (Jaga Kendari), JAKPA (Pajak Menyapa), Covid Heroes, Bantuan Covid 19, dan aplikasi Antrian PTPSP Kota Kendari yang diterbitkan sepanjang tahun 2020. Pengembangan selanjutnya di tahun 2021 nanti, pemerintah kota Kendari akan menerapkan sistem layanan publik terintegrasi pada tiga sektor yakni, Layanan Kesehatan dengan 15 Puskesmas dan RSUD Kota Kendari, Layanan Darurat Bencana yang terdiri dari Damkar, BPBD, dan Ambulance, serta Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Disdukcapil, 65 Kelurahan, 11 Kecamatan dan Perizinan.
Sekalipun melalui aplikasi Zoom, ternyata tidak menyurutkan antusiasme peserta untuk mengikutinya. Para peserta berasal dari 16 prodi ilmu pemerintahan lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah ditambah beberapa Perguruan Tinggi lainnya. Adapun jumlah karya ilmiah yang dipresentasikan sebanyak 111 artikel. Kegiatan ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam pengembangan kerja sama di bidang akademik khususnya bagi prodi-prodi Ilmu Pemerintahan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah baik di kalangan mahasiswa maupun para dosen.(*)
