Kumbanews.com – Perkara LPG 3 Kg bikin pemerintah pusing kepala. Sudah lah subsidi terus membengkak setiap tahun, soal distribusinya pun selalu jadi polemik.
Terkait distribusi, LPG 3 Kg menghadapi masalah mulai dari oplosan sampai harga yang berbeda-beda. Salah satu penyebabnya adalah karena disparitas harga yang signifikan antara tabung gas melon yang masih disubsidi dengan gas tabung lainnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama-sama dengan Kementerian Sosial sempat mengkaji kemungkinan adanya distribusi tertutup. Tapi, sampai saat ini tidak ada kelanjutannya.
Hingga, di hadapan Komisi VII DPR RI hari ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengusulkan pemberian subsidi langsung untuk LPG 3 Kg, seperti skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dipopulerkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu.
“Kami sangat mendorong subsidinya ini subsidi langsung. Apakah Pertamina yang ditunjuk ini pasti akan sangat senang sekali. Ini solusi jangka panjang, tapi untuk jangka pendek, akan ditertibkan pangkalan yang tidak punya nomor keagenan, tidak boleh jual LPG subsidi,” ujar Jonan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 11 Februari 2019.
Ia melanjutkan usulan ini sedang dibahas pemerintah. “LPG 3 kg ini diberikan subsidi langsung. Diberikan sebagai program ke kartu, LPG 3 kg dan 12 kg, jadi harga per kg yang sama. Jadi penerima subsidi ini betul-betul tepat sasaran,” terang Jonan.
Ia pun menambahkan, “Ini bukan soal distribusi semata, karena distribusi ini sulit sekali. Ini beda dengan subsidi tarif kereta Jabodetabek, yang pakai kartu tapping di gate, kalau tidak punya kartu tidak bisa naik kereta. Tapi kalau tabung elpiji ini bisa pindah, barang bergerak, jadi mudah-mudahan kebijakan ini bisa jalan,” pungkas Jonan.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan konsumsi dan kebutuhan LPG mencapai 7 juta ton setahun, dan impornya bisa mencapai 4,7 juta ton. Untuk itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk menekan konsumsi LPG. Di antaranya adalah dengan pembangunan jaringan gas rumah tangga.
“Maka masyarakat jauh lebih hemat ketimbang LPG. LPG selain impor juga harganya lebih mahal. Contoh harga yang kiita dapatkan dengan 1 MMSCFD bisa aliri 35 ribu-40 ribu rumah tangga, jauh lebih murah maka ini kita dorong.”
Skema BLT
Skema BLT atau Bantuan Langsung Tunai adalah program yang digencarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 lalu. Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga dengan besaran Rp 300 ribu- Rp 400 ribu per bulan, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Bantuan ini diberikan ke 19,1 juta keluarga miskin.
