Ilustrasi
Kumbanews.com – Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perjalanan Pegawai Pemerintah Kota Makassar bakal dipangkas.
Hal itu dilakukan untuk menghemat biaya pengeluaran atau belanja Pemkot Makassar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan mengatakan Wali Kota Makassar Danny Pomanto meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan rasionalisasi.
Anggaran yang dimaksud adalah draft APBD tahun 2023 mendatang.
“Nanti hari Senin kita rapat untuk lakukan rasionalisasi, sisa menunggu dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” ucapnya kepada Tribun-Timur.com, Jumat (8/7/2022).
Untuk anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) kata Dakhlan, dialokasikan di masing-masing OPD.
Tahun depan, selain pejabat eselon II yang ditanggung BBMnya, pejabat eselon III juga akan mendapat alokasi anggaran BBM.
“Kalau tahun ini eselon dua saja yang ada (anggaran BBM), kalau nilainya saya harus lihat data dulu.
Nantinya, setiap hari kepala OPD akan mendapat jatah 7 liter BBM, dan setingkat sekretaris dinas dan kepala bidang mendapat jatah 5 liter per hari.
“Sebenarnya ada tiga yang ditanggung BBMnya, pejabat eselon II, eselon III dan kendaraan operasional seperti mobil sampah,” jelasnya.
Sementara untuk perjalanan dinas kata Dakhlan, juga dialokasikan di masing-masing OPD.
Anggarannya tergantung dari daerah atau kota yang akan dikunjungi serta berapa lama menjalankan tugas dinas di luar.
“Itemnya ada uang tiket pesawat atau transportasi, ada uang penginapan atau hotel, juga ada uang harian,” bebernya.
Perjalanan dinas juga tergantung dari pejabat yang akan berangkat, apakah eselon II atau eselon III. Untuk eselon II tentu lebih tinggi.
Selain dua komponen di atas, anggaran untuk Laskar Pelangi juga diminta rasionalisasi.
Sebelumnya, dalam rapat evaluasi yang dipimpin Danny Pomanto di kediamannya, sejumlah pos anggaran untuk anggaran tahun 2023 diminta dirasionalisasi.
Dany menyampaikan, jika tidak dilakukan rasionalisasi maka Pemkot Makassar akan defisit sekitar Rp900 miliar.
Angka itu cukup besar. Kendati bisa ditopang dengan Silpa, namun performa keuangan Pemkot Makassar bisa dinilai buruk.
“Kalau kita begini terus tidak ada yang bisa dibikin. Kita terancam defisit Rp900 miliar,” ucap Danny beberapa waktu lalu.
Untuk menutupi defisit, ada beberapa kegiatan harus dipangkas anggarannya, proyeksinya sekira Rp300 miliar.
“Saya coba hitung-hitung bisa Rp201 miliar. Itu baru satu item dari tiga item besar yang bakal dipangkas. Saya yakin lebih dari Rp300 miliar kita bisa hemat,” ungkap Danny,” terangnya.
Danny sudah memetakan pos anggaran yang akan dirasionalisasi.
Diantaranya perjalan dinas (SPPD), efisiensi biaya menyangkut laskar pelangi, bahan bakar minyak (BBM), termasuk proyek-proyek atau seminar yang dianggap tidak terlalu penting.
“Misalnya seminar dalam kota, tidak jelas itu saya cut. Termasuk kegiatan yang berulang-ulang yang tidak tahu hitungannya. Misalnya pengecatan bangunan. Itu ada miliaran saya bilang coret saja,” ungkapnya.
Source: Tribunnews
