Kumbanews.com – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin membuka pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Maros.
Dalam sambutannya, Andi Davied menyampaikan tingkat perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, dari 14 Kecamatan terdapat 13 Desa Mandiri yang sebelumnya tidak ada desa mandiri.
“Ada juga 41 Desa Maju yang sebelumya hanya 21 Desa pada tahun 2021, kemudian 24 Desa Berkembang dan tidak ada lagi Desa tertinggal di Kabupaten Maros,” sebutnya.
Lebih lanjut, Andi Davied menjelaskan sejak tahun 2022 pengelola keuangan desa di Kabupaten Maros telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berbasis online.
“Transaksi non tunai telah kita dicoba di Desa, ini sebagai upaya mencegah upaya potensi kecurangan saat pencairan di bank serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa” jelasnya.
Juga disampaikan Andi Davied bahwa capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah KPK untuk area intervensi tata kelola keuangan Desa tahun 2022 telah memenuhi capaian progress 100 persen, namun masih saja ditemui persoalan hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan di Desa.
“Kami harapkan perlu pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan sesuai tata kelola keuangan desa yang baik dan akuntabel,”ungkapnya.
Kegiatan yang digelar pada Selasa (14/03/2023) di Ruang Pola Kantor Bupati tersebut bekerjasama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan workahop menghadirkan narasumber dari anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, Direktur Kementrian Desa yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Madya, Sappe Mangiring Pattuang Sirait, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Rizal Suhaili dan Kepala KPPN Makassar Tiyok Subekti.(*)
