Kumbanews.com – Salah seorang petani dari Kelompok Tani Samaturue, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Massiddi Adae, Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tidak pernah menerima bantuan berupa traktor tangan (dompeng), pupuk bersubsidi dan pompa air (alcom).
Padahal, anggota kelompok tani yang enggan disebut identitasnya ini sudah lima tahun menjadi anggota.
Dari jumlah kelompok tani Samaturue yang berjumlah 72 orang ini perlu dipertanyakan. Yang seharusnya dalam satu kelompok tani maksimal jumlahnya 20 orang.
Kelompok tani ini dibuat oleh sekretaris kelompok tani dan disodorkan ke PPL untuk disetujui oleh Kepala Kelurahan Manarang dan PPK, sehingga resmi menjadi kelompok tani untuk dikirim ke pusat dalam mendapatkan bantuan.
“Dari jumlah kelompok tani sebanyak 72 orang ini sudah menyalahi aturan, yang seharusnya dalam satu kelompok tani itu maksimal anggotanya 20 orang, ini ada apa”, ujarnya, Rabu 27 Februari 2019.
Mirisnya lagi, sambung warga, dari 72 anggota kelompok tani, ada sekira 13 sampai 15 orang yang tidak memiliki lahan (sawah), bahkan ada tiga nama, tapi orangnya hanya satu.
Diduga ini kongkalikong dari Ketua Kelompok Tani, PPL, PPK termasuk Lurah melakukan korporasi secara bersama sama.
Terpisah, Ketua LSM Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara (Lemkira), Rizal Noma mengatakan, sangat menyayangkan jika hal ini memang terjadi, padahal dalam juknis dan juklak itu meliputi pendekatan, sosial, agama, budaya dan pendekatan sosial.
Kriteria inilah yang harus menjadi acuan untuk dijadikan sebagai bahan selaku Gapoktan.
“Di Pinrang tidak terjadi demikian, yang notabene sudah tujuh kali mengantongi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun WTP ini wajib dipertanyakan dan patut diduga ini hanya pesanan”, tegasnya.
Ironisnya lagi, keberadaan Gapoktan di Kabupaten Pinrang itu hanya sebuah nama, disebabkan juknis dan juklak tidak sejalan. Karena bantuan yang seharusnya tepat sasaran ini tidak terjadi, dimana pendekatan sosial terabaikan.
Disamping itu terbentuknya Gapoktan tidak memperhatikan kesejahteraan petani, disamping itu, Gapoktan juga diduga itu ada pendampingan dari LSM, Perguruan Tinggi, Akademisi dan tokoh masyarakat.
Saat wartawan ingin konfirmasi di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Mattirobulu, tak satupun petugas terkait berada di kantor.
Andi Akbar Raja
