Kumbanews.com – Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh) mencerminkan kecenderungan pemerintahan yang tidak lagi demokratis.
Menurutnya, sikap Prabowo yang menyimpulkan tidak ada masalah dalam proyek tersebut justru menutup ruang proses hukum yang semestinya tetap berjalan.
“Prabowo ini mirip dalam teori politik Yunani yang disebut timokrasi yakni bentuk kekuasaan yang berorientasi pada kebanggaan dan kehormatan, cenderung militeristik,” ujar Ubed dalam diskusi bertajuk ‘Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi’ di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Ia menilai, pernyataan Prabowo yang menyebut proyek Whoosh berdampak positif bagi masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi, merupakan upaya menutup kasus hukum yang melibatkan sejumlah pihak terkait.
“Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Kalau memakai dalih atas nama rakyat di tengah kasus yang tanda tangannya begitu terang tapi diberhentikan, itu berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
Ubed juga mempertanyakan janji Prabowo yang akan mengambil alih beban utang proyek Whoosh, yang nilainya mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS per tahun selama puluhan tahun.
“Kalau ditanggung oleh dirinya, pertanyaannya uang dari mana?” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase kompleks dalam kehidupan bernegara. “Prabowo terjebak pada timokrasi. Upaya mengubah kondisi ini hanya bisa dilakukan lewat kekuatan rakyat,” pungkasnya. (**)
