Oleh: Widian Vebriyanto
Pemandangan politik tidak biasa terjadi di ibukota pada sepekan terakhir. Prajurit TNI yang seharusnya menjadi garda depan pertahanan negara, mempunyai tugas baru. Mereka turun hingga ke gang sempit untuk menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Pandam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memberi perintah langsung kepada anak buahnya. Olehnya, pemasangan baliho disebut mengusik keamanan wilayah Jakarta lantaran si pemasang terus “membandel” saat diperingatkan untuk menurunkan baliho tak berizin.
Menariknya, Mayjen Dudung menyatakan keinginan agar FPI dibubarkan jika berani coba-coba dengan TNI. Di mana belakangan keinginan itu tidak lagi relevan disampaikan mengingat FPI belum terdaftar di Kemendagri.
Kondisi ini cukup memprihatinkan. Sebab, negara seolah menjadikan FPI sebagai ancaman luar biasa layaknya organisasi separatis, sehingga harus menurunkan tentara untuk meredam.
Padahal untuk urusan penurunan baliho, sebagaimana dalam aturan yang berlaku, adalah bagian dari tugas Satpol PP dan Polri.
Politik tanah air memang menjadi hangat sejak Habib Rizieq kembali pulang pada 10 November lalu. Habib Rizieq diagungkan layaknya pembawa angin perubahan bagi sejumlah kelompok di tanah air.
Terbukti Habib Rizieq mendapat sambutan hangat saat penjemputan. Terminal 3 Bandara Soetta yang jadi tempatnya mendarat dijejali ribuan penjemput. Kepadatan menjalar hingga jalan tol menuju bandara. Dampak wabah corona seolah dipinggirkan oleh para simpatisan karena saking tingginya harapan mereka pada Habib Rizieq.
Euforia pulangnya Habib Rizieq kembali terasa saat dia mengisi acara Maulid Nabi Muhammad yang dirangkai dengan pernikahan anaknya. Ribuan orang kembali berjejal di Petamburan, Jakarta Pusat. Lagi-lagi protokol kesehatan diabaikan hingga berbuntut pada pencopotan Kapolda Metro Jaya dan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengamini anggapan yang menyebut Habib Rizieq sebagai harapan baru. Katanya, ada kekosongan kepemimpinan di era Jokowi yang memicu hal tersebut. Di mana aspirasi masyarakat luas gagal diserap atau disalurkan secara politik.
Sehingga, masih kata JK, saat ada pemimpin yang karismatik dan berani menawarkan alternatif, maka banyak orang yang akan memberi dukungan.
Secara tidak langsung JK ingin mengatakan bahwa Jokowi yang didukung mayoritas partai di parlemen gagal dalam memuaskan rakyat. Sehingga rakyat yang tidak puas mencari alternatif dan hal tesebut jatuh pada Habib Rizieq.
Artinya lagi, andai Jokowi bisa menyerap dengan baik aspirasi rakyat, sebagaimana dulu dia dikenal dengan gaya blusukannya, gelombang euforia pada Habib Rizieq tidak akan terjadi.
Rakyat yang terpuaskan tentu juga tidak akan meluangkan waktu tidurnya di malam hari hanyak untuk pergi ke bandara menjemput sang habib.
Sementara TNI juga tidak perlu sibuk untuk menurunkan baliho-baliho yang dengan sendirinya baliho tersebut akan diabaikan Rakyat.(*)
