Kumbanews.com – Menjelang akhir tahun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama terkait pelaksanaan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu catatan penting adalah kondisi dapur MBG yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang belum memenuhi standar. Evaluasi ini bertujuan menekan risiko kasus keracunan makanan hingga nol persen.
“Masih ada dapur yang ukurannya tidak sesuai standar, ventilasi dan drainasenya kurang baik di beberapa daerah. Ini tentu berisiko bagi kesehatan,” ujar Irma di Jakarta, Senin (29/12).
Irma menambahkan, dalam sidak resesnya, beberapa dapur masih menyimpan bahan makanan kering di lantai, mencampur bahan deterjen dengan bahan makanan kering, bahkan mencuci food tray di luar gedung karena ruang yang sempit.
“Dapur seperti ini, meski belum menimbulkan kasus keracunan, berpotensi tinggi menimbulkan masalah di kemudian hari,” lanjut legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Menanggapi keputusan BGN yang akan menghentikan sementara distribusi MBG pada awal 2026, Irma berharap jeda ini dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan.
“Satu minggu jeda bisa digunakan BGN untuk memperbaiki dapur, distribusi, sumber daya manusia, dan memperkuat standar keamanan pangan. Ini sangat penting untuk persiapan awal tahun,” pungkasnya. (***)
