Chaidir Syam dan Patarai Amir
Kumbanews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Maros untuk 2023 kemungkinan mengalami penurunan hingga mencapai Rp51 miliar dari RAPBD sebesar Rp1.479.688.652.614.
Hal tersebut terungkap saat DPRD Kabupaten Maros menggelar Rapat Paripurna Persetujuan bersama Raperda mengenai RAPBD tahun anggaran 2023 mendatang, Jumat (25/11/2022).
Ketua DPRD Maros Patarai Amir mengatakan pendapatan pokok tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.489. 682.155,614, mengalami penurunan senilai Rp51. 889.909.000 menjadi Rp1.437.792.246.614.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, dari Rp295.602.440.614 menjadi Rp296.932.440.614. Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp1.140.859.806.000.
“Pajak daerah sebesar Rp172.030.000.000, sementara retribusi daerah Rp15.685.000.000. Dana transfer pusat Rp1.076.755.353.000. Di APBD 2023 Maros tidak menerima DID. Dana perimbangan Rp1.000.638.551.000,” jelasnya.
“Sedangkan ancang-ancang belanja daerah kita sebesar Rp1.479.688.652.614,” terangnya.
Mantan Ketua Partai Golkar Maros itu menyebutkan, belanja operasional Rp.987.157.434.387. Belanja modal Rp341.870.095.627.
“Belanja tak terduga tidak mengalami perubahan tetap Rp3.000.000.000, sedangkan belanja transfer Rp147.661.122.600,” bebernya.
Sementara Bupati Maros Chaidir mengatakan, sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus Pemkab Maros tahun depan. “Untuk Dinas Pendidikan kita anggarkan sekitar Rp484 miliar dan Dinas Kesehatan sekitar Rp268 miliar,” katanya.
Ia juga mengatakan akan melakukan penyesuaian terhadap program yang tidak menjadi prioritas. “Saat ini kan kita lagi proses digitalisasi sehingga pemenuhan untuk alat tulis kantor (ATK) mulai kita batasi,” ucapnya.
Penyelesaian beberapa infrastruktur yang belum selesai di 2022 juga dituangkan Pemkab ke APBD 2023.
“Seperti puskesmas di Moncongloe perbaikan pagarnya akan kota selesaikan, puskesmas Marusu Ipal nya perlu ada perbaikan dan puskesmas Mandai perlu ada penambahan bangunan,” tutupnya. (*)
