Kumbanews.com – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulselbar meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar melakukan audit pembangunan Pelabuhan Paotere Makassar. Sebab, pembangunan yang menelan anggaran kurang lebih Rp 43 triliun itu dinilai tidak transparan dan sarat indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran. Ketua Bidang PTKP Badko HMI Sulselbar, Hakam mengatakan, pihaknya menduga dari tahapan awal pembangunan hingga penyelesaian proyek pelabuhan tersebut tidak adanya transparansi. Apalagi, ada hak masyarakat untuk mengetahui informasi dari pembangunan proyek pelabuhan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik apalagi ini menyangkut pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, kata Hakam, pihaknya juga memandang bahwa tidak berlangsungnya keterbukaan dan transparansi informasi dalam tahapan pembangunan Pelabuhan Paotere Pelindo IV yang tidak lama lagi akan dilakukan peresmian oleh pemerintah tersebut. “Kami menduga keras telah terjadi kerugian keuangan negara yang berimplikasi pada dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kami mendorong penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit proyek pelabuhan tersebut,” tegas Hakam, dalam rilisnya Kamis (07/03/2019) malam melalui pesan singkatnya. Ia juga mengakatan, pernyataan sikapnya ini merupakan dukungan HMI kepada unsur penegak hukum dan juga bentuk kepedulian sebagai elemen masyarakat yang tentunya tidak akan tinggal diam melihat persoalan ini. “Bahkan akan mengawal proses hukumnya jika ada pihak yang ditetapkan tersangka dalam keterlibatannya pada proses pembangunan pelabuhan Paotere Pelindo IV yang sarat dugaan penyalahgunaan anggaran hingga berakibat kerugian negara,” tandasnya. Beredarnya informasi proyek pembangunan Pelabuhan Paotere PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV akan diresmikan oleh Pemerintah Pusat dalam waktu dekat ini. (*)
Badko HMI Sulselbar : Kapolda Sulsel Segera Audit Pembangunan Pelabuhan Paotere
