Kumbanews.com – Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar (SD) mulai tahun ajaran 2027/2028 mendapat dukungan dari Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.
“Pengenalan bahasa Inggris sejak dini bukan sekadar soal bahasa, tetapi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang percaya diri, adaptif, dan berdaya saing di tingkat internasional,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 26 Oktober 2025.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai pendekatan Kemendikdasmen yang lebih menitikberatkan kemampuan komunikasi daripada tata bahasa sudah tepat. Namun, ia mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga pendidik agar kebijakan tersebut berjalan efektif.
“Peningkatan kapasitas guru menjadi kunci. Negara harus memastikan adanya pelatihan dan pendampingan agar implementasinya merata di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Menurut Rerie, kebijakan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris sebagai salah satu kompetensi global yang harus dimiliki generasi muda.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penerapan kebijakan ini perlu disertai persiapan matang di berbagai aspek, mulai dari kesiapan guru, kurikulum, hingga sarana pembelajaran.
“Kebijakan ini positif, tetapi kesiapan di lapangan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan semua sekolah dasar, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki guru yang kompeten serta fasilitas pendukung yang memadai,” ujar politikus Partai NasDem itu.
Rerie juga mendorong Kemendikdasmen mempercepat program pelatihan dan sertifikasi bagi guru bahasa Inggris di jenjang SD. Tanpa tenaga pendidik yang berkualitas, kebijakan ini, katanya, bisa menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah di kota besar dan di daerah terpencil.
“Kita tidak ingin bahasa Inggris menjadi beban bagi anak-anak. Pendekatannya harus komunikatif dan menyenangkan agar membentuk fondasi kemampuan berbahasa yang kuat,” pungkasnya. (**)
