Kumbanews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola yang ketat.
Penangguhan Sementara dan Evaluasi
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menyampaikan bahwa penangguhan bertujuan menata ulang fasilitas agar sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara tersebar di DKI Jakarta (50 unit), Banten (62 unit), Jawa Barat (350 unit), Jawa Tengah (54 unit), Jawa Timur (788 unit), dan DI Yogyakarta (208 unit),” jelas Dony, Jumat (13/3/2026).
BGN berkomitmen melakukan verifikasi dan pendampingan agar unit-unit tersebut segera memenuhi persyaratan dan kembali beroperasi secara bertahap.
Pentingnya Pengawasan Tanpa Kompromi
Pengawasan ketat terhadap SPPG dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan publik. Peneliti Risang Rimbatmaja dari Yayasan Cipta menekankan bahwa masyarakat menilai program berdasarkan ekspektasi keamanan dan kualitas gizi.
“Satu insiden kecil saja bisa merusak citra program. Statistik mungkin menunjukkan kasusnya sangat kecil, tapi bagi masyarakat, satu atau dua insiden bisa menghebohkan,” kata Risang.
Edukasi Gizi dan Keseimbangan Menu
Selain higienitas, pengawasan juga memastikan keseimbangan gizi, termasuk ragam menu dan ketepatan porsi. Saat ini, hanya sekitar 6 persen masyarakat Indonesia yang mengonsumsi sayur dan buah cukup.
Fenomena konsumsi Ultra Processed Food (UPF) juga berkontribusi pada meningkatnya penyakit tidak menular, seperti kanker, stroke, dan diabetes, yang berpotensi menyerang kelompok usia 40–50 tahun.
“Program MBG bukan sekadar bantuan pangan. Dengan pengawasan yang baik, program ini bisa mengubah perilaku makan bangsa menjadi lebih sehat,” pungkas Risang.
