Kumbanews.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies Alfarisi Thalib menilai, pernyataan Rocky Gerung ‘presiden tidak mengerti Pancasila’ merupakan kritik, bukan hinaan. Karena itu, tidak layak dibawa ke ranah hukum.
Alfarisi menyatakan pandangannya setelah menonton ulang tayangan ILC yang disiarkan TV One, Selasa (3/12), dimana Gerung menyatakan pandangannya saat menjadi pembicara.
“Saya sudah menonton dengan seksama acara ILC tersebut sejak awal hingga akhir. Termasuk juga telah menganalisis pernyataan Rocky Gerung yang menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Saya menilai pernyataan Rocky sarat argumentasi dengan sistem logika yang padat. Dengan itu mungkin Rocky tidak bermaksud menghina Joko Widodo baik sebagai personal maupun sebagai kader PDIP,” ujar Alfarisi kepada JPNN.com, Sabtu (7/12)
Menurut Alfarisi, pernyataan Gerung yang ditujukan kepada presiden sebagai pemerintah, merupakan kritik membangun. Kemungkinan dilatari sejumlah kebijakan presiden yang dinilainya bertentangan dengan Pancasila. Seperti kebijakan menghapus aturan amdal, merupakan bencana bagi lingkungan. Begitu juga kebijakan menaikkan iuran BPJS, dinilai semakin menyengsarakan rakyat.
“Tentu masih banyak kebijakan lain yang jika ditelisik justru bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila inilah yang dimaksud Rocky bahwa presiden tidak mengerti Pancasila,” ucapnya.
Alfarisi lebih lanjut mengatakan, Jokowi sebagai personal diyakini sangat paham dan menghafal Pancasila di luar kepala. Begitu juga Jokowi sebagai kader PDIP, tentu telah mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila.
“Tetapi sebagai presiden, pemahamannya tersebut bisa dibaca dalam kebijakan yang diambil. Presiden adalah jabatan publik, yang diberikan dan digaji oleh rakyat, dengan uang rakyat melalui pajak,” katanya.
Alfarisi menyebut, rakyat, siapapun dia, berhak mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan presiden apakah sudah pancasilais atau justru bertentangan dengan Pancasila.[]
