Ilustrasi/Net
Kumbanews.com – Perekonomian China yang lesu akibat krisis properti, kini semakin memburuk dengan permasalahan utang pemerintah daerah yang terus membengkak.
Hutang yang diajukan Pemda China pada LGFV (Local Government Financing Vehicle) atau perusahaan investasi yang membiayai pengembangan real estate dan proyek infrastruktur lokal telah mencapai 13 triliun dolar AS.
Utang dengan jumlah tersebut hampir menyamai PDB tahunan China sebesar 17 triliun dolar AS.
Risiko gagal bayar dari pengembang properti besar dan melonjaknya utang LGFV menjelaskan kekhawatiran investor global terhadap stabilitas perekonomian China.
Mengutip Bloomberg pada Jumat (12/7), Partai Komunis China yang dipimpin Xi Jinping dijadwalkan menggelar rapat untuk merancang solusi atas utang yang sangat besar pada 15 hingga 18 Juli mendatang.
Diperkirakan Xi bakal mengizinkan pemerintah daerah untuk mempertahankan bagian yang lebih besar dari pendapatan fiskal mereka, yang saat ini mengalir ke Beijing.
Hal ini dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan investasi di sektor manufaktur bernilai tinggi dan memperkuat konsumsi domestik yang lesu.
Peningkatan pendapatan akan memberdayakan pemerintah daerah untuk berinvestasi lebih banyak pada industri yang inovatif dan meningkatkan produktivitas, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada penjualan properti dan tanah untuk kelangsungan hidup.
Fokus yang terus berlanjut pada pengurangan utang pada sektor perumahan dan LGFV terus memberikan tekanan pada pertumbuhan.
Baru-baru ini, LGFV kesulitan menerbitkan obligasi karena upaya regulasi yang intensif untuk memitigasi risiko di salah satu sektor yang paling banyak dililit utang di Tiongkok.
Laura Li dari Standard & Poor’s menyoroti pengetatan peraturan yang sedang berlangsung, sehingga semakin menantang bagi LGFV dengan peringkat rendah, bahkan dari provinsi kaya seperti Jiangsu dan Zhejiang, untuk menerbitkan obligasi di masa depan.
Namun, mengizinkan pemerintah daerah untuk memperoleh lebih banyak pendapatan pajak dapat mengubah insentif secara signifikan.
Ekonom Jonathon Sine menjelaskan bahwa Beijing sebelumnya lebih suka mengendalikan pendapatan untuk pemerintahan dan redistribusi.
Masalahnya terletak pada sistem transfer antar pemerintah, dimana dana didistribusikan dari Beijing ke provinsi, lalu ke kota besar, kabupaten, dan kotapraja.
“Proses ini bisa memakan waktu lebih dari satu tahun, sehingga menimbulkan inefisiensi,” ungkapnya.
Menurut Sine, dengan mereformasi sistem keuangan yang kompleks ini, China dapat meningkatkan efisiensi ekonominya dan mendekatkan Xi pada tujuannya yakni meningkatkan kualitas perekonomian nasional.
RMOL
