Kumbanews.com – Pemilik pabrik mie yang diduga ilegal di jalan Andi Mappainga, tidak mengindahkan perintah lurah Barombong, Senin (29/07/2024).
Ini terbukti dimana lurah Barombong Heru Nugraha melalui sambungan telepon meminta kepada pemilik pabrik untuk segera membawa berkas izin usaha miliknya ke kantor kelurahan Barombong. Akan tetapi setelah menunggu beberapa lama pemilik pabrik mie tidak menampakkan batang hidungnya.
Karena di PHP alias diberikan janji palsu, lurah Barombong Heru Nugraha geram sehingga memutuskan mendatangi pabrik mie tersebut serta membawa Satpol PP kecamatan Tamalate dan sejumlah media online untuk melakukan sidak.
Setelah melakukan sidak, pihak kelurahan Barombong menemukan
fakta di lapangan, bahwa pemilik pabrik mie mempekerjakan 32 orang karyawan dimana mereka menerima upah dibawah standar UMK (upah minum kota), padahal mereka bekerja selama 9 jam dalam sehari dan selain itu mereka dibagi dalam dua shift.
“Kami menemukan fakta kalau para karyawan atau pekerja diberikan upah dibawah UMK. Selain itu, kondisi pabrik mie ini juga tidak memiliki ventilasi udara sehingga kondisi didalam pabrik pengap dan itu bisa berpengaruh ke kesehatan pekerja pabrik, ucap Heru Nugraha.
Karena kondisi pabrik seperti itu, kata Heru bisa berakibat gangguan pernapasan para pekerja pabrik. Dimana debu dan partikel kecil tersebar luas dalam ruangan yang tertutup, sehingga partikel-partikel ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Selain itu, produksi mie berskala besar yang sudah disebar ke sejumlah rumah makan di kota Makassar, diduga mengandung bahan berbahaya, sehingga pihak Dinas Kesehatan dan BPOM diminta untuk memeriksa kandungan bahan yang di gunakan dalam mie ini.
Lanjut Heru, pabrik mie ini tidak memiliki Izin PIRT yaitu izin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secara lokal yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan kota Makassar.
Tak hanya itu izin, pabrik mie ini juga labrak Perda Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Pergudangan yang mewajibkan semua aktivitas gudang dipusatkan di Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang mengatur bahwa wilayah usaha pergudangan hanya di dua kecamatan, yaitu Biringkanaya dan Tamalanrea. Jika gudang didirikan di luar dua kecamatan tersebut, maka melanggar peraturan tersebut.
“Jadi kami sebagai lurah cuma sebatas pelayanan dan pengawasan keluhan warga.
Pengawas bukan kapasitas kami, karena semenjak tahun 2023 kewenangan kami sudah di cabut,” terang Heru.
Heru juga menjelaskan bahwa fungsi lurah sebatas pelayanan dan membantu pengawasan di wilayah kerja kelurahan. Pengawasan dalam artian keluhan warga, tapi bukan yang bisa mengeksekusi, sebab sudah ada dinas terkait seperti Dinas PTSP kota Makassar, Dinas Tata Ruang kota Makassar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang punya kewenangan dalam hal penindakan dan eksekutor yang berwenang.
“Dan saya berterima kasih atas pemberitaan yang telah dimuat rekan rekan media, sebab dari pemberitaan itu kita mengetahui aktivitas yang di lakukan pabrik mie di jalan Andi Mappainga ini,” tutup Heru.
Dengan adanya fakta diatas Pemerintah (Pemkot) kota Makassar, diminta untuk turun tangan menindak tegas pemilik pabrik mie di jalan Andi Mappainga, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, kota Makassar.
