Kumbanews.com – Kegiatan Disdik Run Bone 2026 yang digelar pada 3 Mei lalu kini berbuntut panjang. Bukan soal kemeriahan acara, melainkan persoalan yang lebih serius: transparansi dan pertanggungjawaban anggaran.
Sehari setelah kegiatan berlangsung, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkasa resmi melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Senin (4/5/2026). Somasi bernomor 001/Lp.LSM.PRKS/05/2026 itu menuntut klarifikasi terbuka atas dugaan kejanggalan dalam pengelolaan kegiatan.
Langkah tersebut tidak hanya berhenti di meja Dinas Pendidikan. Surat somasi juga ditembuskan ke Inspektorat dan DPRD Kabupaten Bone. Artinya, isu ini telah bergeser dari kritik publik menjadi pengawasan resmi lintas lembaga.
LSM Perkasa menyoroti belum adanya penjelasan yang rinci terkait sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan, hingga aliran dana dalam kegiatan tersebut. Bahkan, muncul dugaan adanya pungutan dalam lingkup tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan Disdik Run.
Di sisi lain, pihak Dinas Pendidikan sebelumnya hanya memberikan penjelasan singkat. Pelaksana tugas kepala dinas menyebut kegiatan itu digelar bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab inti persoalan.
Pertanyaan pun berkembang. Bagaimana proses penunjukan pihak ketiga dilakukan? Seperti apa skema pengelolaan dan distribusi dana kegiatan?
Masuknya Inspektorat dan DPRD dalam tembusan somasi membuat persoalan ini semakin serius. Inspektorat memiliki kewenangan melakukan audit, sementara DPRD berperan dalam fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
LSM Perkasa memberi batas waktu bagi Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Jika tidak direspons, mereka memastikan akan membawa persoalan ini ke tahap berikutnya, termasuk pelaporan ke aparat penegak hukum.
Kini, Disdik Run Bone 2026 tak lagi sekadar ajang olahraga. Sorotan publik telah bergeser pada apa yang terjadi di balik penyelenggaraannya.
Publik menunggu, apakah pihak terkait akan membuka seluruh informasi secara transparan atau justru membiarkan polemik ini bergulir ke ranah hukum.
