Kumbanews.com – Pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia dianggap ‘ngelunjak’ atau banyak mau lantaran menolak pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas protes soal UU KPK dan RUU yang dianggap bermasalah, Jumat (27/9/2019),
Perwakilan BEM Universitas Trisakti Edmund Seko mengaku tidak diundang secara resmi oleh Jokowi dan ingin agar pihak pemerintah melakukan tindakan semestinya jika memang ingin berdialog dengan mahasiswa.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Edmund dalam tayangan ‘Rosi’ unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (4/10/2019).
Rosiana Silalahi sang pembawa acara menyinggung alasan mahasiswa tak ingin bertemu Jokowi lantaran mengharapkan diskusi terbuka yang disiarkan di televisi.
Rosi menyebut keinginan mahasiswa itu dianggap sebagian masyarakat sebagai tindakan yang ‘ngelunjak’ serta berlebihan.
“Alasan itu salah satunya siaran TV secara langsung begitu supaya dilihat oleh penduduk, orang bilang alasan ini terlalu berlebihan alias ngelunjak,” ujar Rosi.
Edmund kemudian mengutip kalimat dari aktivis Soe Hok Gie bahwa membiarkan kesalahan adalah sebuah bentuk kejahatan.
Menurutnya, kalimat tersebut cocok untuk menggambarkan mahasiswa yang disebut ingin menghalangi kejahatan dari pemerintah dan membela kepentingan rakyat.
“Soe Hok Gie pernah bilang gitu bahwa ‘Saya memilih melakukan demonstrasi karena membiarkan kesalahan adalah kejahatan’,” ujar Edmund.
“Artinya bahwa mahasiswa ke jalan atau melakukan demonstrasi adalah bagian dari menghalangi kejahatan itu hadir,” imbuhnya.
Mendengar kalimat itu, Rosi penasaran kejahatan apa yang dimaksud dari tindakan pemerintah untuk mengundang mahasiswa.
“Oke, di mana kejahatan itu ketika diajak bertemu dengan presiden atau berkomunikasi dengan presiden? Di mana kejahatannya?” tanya Rosi.
Edmund membeberkan bahwa kampusnya tidak turut diundang dalam dialog bersama Jokowi.
Pertama, surat presiden itu ditujukan kepada salah satu aliansi mahasiswa Indonesia.
“Jadi sudah ada surat undangan itu?” tanya Rosi.
“Meskipun itu menurut Mensesneg Pak Pratikno belum ada jadwal itu?” lanjutnya.
Edmund menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengetahui ada banyak aliansi mahasiswa dan tak bisa jika hanya mengundang satu di antara mereka. (*)
