Kumbanews.com – Disparpora Maros menjelaskan alasan sejumlah proposal kegiatan olahraga dan kepemudaan belum seluruhnya terakomodasi dalam anggaran tahun 2026.
Kepala Disparpora Maros, Suwardi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalihkan sebagian besar anggaran pembinaan olahraga 2026 ke dalam bentuk dana hibah untuk KONI Maros.
Pemkab Maros menyiapkan dana hibah tersebut sebesar Rp3,05 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembinaan cabang olahraga dan persiapan menghadapi ajang Porprov Sulsel pada November 2026.
Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi merupakan ajang olahraga tingkat provinsi yang mempertemukan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi salah satu wadah pembinaan dan seleksi atlet daerah menuju level yang lebih tinggi.
“Sekarang kegiatan olahraga tidak lagi memiliki cantelan anggaran lain. Sebagian besar sudah dialokasikan ke KONI melalui dana hibah,” ujar Suwardi.
Ia menjelaskan, skema tersebut membuat Disparpora tidak lagi menyalurkan bantuan langsung untuk banyak proposal kegiatan olahraga atau cabang olahraga.
Suwardi menegaskan, ketika ada proposal yang belum bisa dibantu, hal itu terjadi karena anggaran sudah dialihkan ke hibah KONI.
“Kalau ada proposal yang belum kami bantu, itu karena anggarannya sudah dialihkan ke hibah. Kadang saya bantu pakai uang pribadi karena tidak enak kalau ada teman datang meminta bantuan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa setelah dana hibah diserahkan, Disparpora tidak lagi mengelola penggunaannya. KONI Maros sepenuhnya mengatur pelaksanaan program sesuai rencana kerja.
Penetapan besaran anggaran dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara pelaksanaan kegiatan berada di bawah kewenangan KONI.
Selain sektor olahraga, Pemkab Maros juga mengalokasikan anggaran Disparpora tahun 2026 untuk program kepemudaan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan operasional dinas dengan total sekitar Rp3,5 miliar.
Suwardi memastikan seluruh program tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Setiap proposal yang masuk tetap melalui proses verifikasi dan penyesuaian anggaran.
“Semua berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
