Nyoman Mahendra
Kumbanews.com – Balai pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang ( BPPMB), dulunya dibawa naungan Kementerian pusat. Setelah adanya otonomi daerah, pemerintah daerah berhak, berewenang dan mengelola untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah wilayahnya. Kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Karena otonomi itu, Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang ( BPPMB), diambil ahli oleh Pemprov Sulawesi Selatan, dan namanya pun berubah menjadi UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB )Dinas perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar.
Saat masih dibawa naungan kementerian pusat, Balai UPT BPSMB, berjaya menjadi perhatian kementerian dan anggaran yang dikucurkan tiap tahunnya lumayan besar sampai miliaran , untuk Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang. Sempat anggaran balai itu, mencapai Rp 8 miliar yang dikucurkan oleh Kementerian pusat dan setelah Pemprov Sulsel ambil ahli anggaran hanya Rp 400 juta, itu pun terpotong.
‘Seharusnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak menyepelekan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, karena disini kami berjuang mendapatkan pendapatan hasil daerah ( PAD ) bahkan target kami di balai untuk 2020 ini Rp 4 miliar. Jangankan mencapai target biaya, untuk laboratoriun pengujian saja tidak ada. Belum lagi pegawai honor balai, 3 bulan belum gajian,”ucap sumber inisial MSR, kepada wartawan belum lama, Senin, (28/09/2020).
“Sewaktu masih pak Nyoman Mahendra, dulu enak disini. Sewaktu masih dibawa naungan Kementerian. Sebelum pak Nyoman dipindahkan ke Pemprov Sulsel. Karena beliau punya kerabat di Kementerian pusat. Nyoman mengelola anggaran sampai miliaran. Pak Nyoman Mahendra, lama menjabat di balai, sebagai Kepala Seksi, Plt Kepala Balai, fungsional dan ditarik menjadi Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri disana cakupannya cukup luas,” kata sumber insial MSR.
Terkait hal itu, kami mengunjungi kantor Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan menemui Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, untuk mengkonfirmasi soal anggaran yang mengalir pada jaman dia aktif di balai. Nyoman Mahendra, membenarkan bahwa benar” pernah saya ditempatkan di balai, sebagai Kepala Seksi, Plt Balai hampir satu tahun dan fungsional juga. Tapi jaman itu saya sudah masuk otonomi daerah. Anggaran sangat kecil sekali Rp 900 juta, tidak tau kenapa dibawa naungan Pemprov anggaran Balai sangat kecil.”Ujar Nyoman Mahendra, di kantornya pada hari Kamis, (1/10/2020).
Teman teman media sering kesini, seperti Republika, Sindo dan lainnya. Mereka wawancara kesini tentang peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Untuk masalah anggaran yang kita pertanyakan dan melibatkan saya itu keliru, karena yang paling lama menjabat dibalai adalah pak Asmanto Baso Lewa, mantan Kepala Kesbangpol kota Makassar, dan pada saat itu saya stafnya. Tidak mungkin saya berbohong, apalagi saya sebagai kerukunan ummat Buddha Sulsel.”Ungkap Nyoman Mahendra.
Penulis/Editor: Muh.Yusuf Hafid
