Kumbanews.com – Kebijakan Perum Bulog untuk menyalurkan beras kepada para aparatur sipil negara (ASN) sebagai tunjangan menuai kritik dari Komisi IV DPR. Apalagi alasan pemberian itu karena stok Bulog berlebih hingga dua juta ton.
Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengaku tidak mempermasalahkan rencana pemberian beras tersebut, asalkan beras yang diberikan memiliki kualitas yang baik.
Dia tidak ingin jika kemudian para ASN dijadikan sebagai ‘kelinci percobaan’ dan korban dari ketidakmampuan Bulog menjalankan tugas.
“Kalau ini kualitasnya sudah tidak bisa dimakan dan untuk habisin stok, maka itutidak benar,” kata Darori kepada wartawan, Selasa (7/5).
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kebijakan ini. Di antaranya, transportasi dan penyimpanan beras selama proses pengiriman ke ASN.
Baginya, jika usia beras masih lima bulan dan warna belum berubah, maka beras layak untuk dibagi. Pembagian ini selanjutnya harus memperhatikan tempat tinggal para ASN.
“Kalau pegawai yang tinggal jauh seperti di Bogor, apa bisa bawa berasnya naik bus tidak mengganggu. Jadi segi angkutan bagaimana, apa didrop ke daerahnya. Jadi transportasinya bagaimana. Biasanya mereka beli beras di pasar rumahnya,” imbuhnya.
DPR menurutnya, akan mempertanyakan kebijakan ini. Banyak aspek yang akan dibahas dengan pemerintah.
“Harus dipikirkan lah itu. Kami akan tanyakan dalam RDP (rapat dengan pendapat) dengan Bulog, kenapa begini. Kemudian apakah pemerintah sudah setuju dari menteri keuangan yang membayarkannya. Apakah Menkeu dan Bulog sudah sepakat,” pungkas politisi Gerindra itu.
Senada dengan itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman juga menyebut penyaluran beras Bulok ke ASN butuh pertimbangan matang.
Jangan sampai, kata dia, kebijakan itu justru memberikan dampak kepada lesunya perdagangan di pasaran dan dapat menyebabkan menurunnya pendapatan para pedagang. Apalagi, jumlah ASN di Indonesia tidak sedikit.
“Misalkan nanti diberikan secara gratis kepada PNS, artinya jumlah permintaan beras di pasaran bisa menurun. Selain itu, biaya penyalurannya seperti apa, juga harus dipertimbangkan,” ungkap Ilman. (*)
