Kumbanews.com – Keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam penanganan masalah Papua dinilai menyimpang. Bahkan campur tangan asing akan menodai kedaulatan negara.
“Itu perspektif hukumnya melanggar kedaulatan negara,” ucap Dewan Pakar HRS Center, Eggi Sudjana di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (3/9).
Berdasarkan UUD 1945, kata Eggi, Presiden Joko Widodo memiliki tiga tugas penting, yakni menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, menyejahterakan rakyat Indonesia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dalam konteks menjaga tumpah darah itu, kok minta bantuan Amerika? Kita punya Kopassus, punya TNI yang bisa diandalkan, Brimob juga. Semuanya jago-jago dan berani,” jelas Eggi.
Namun dewasa ini, ia melihat tak ada langkah konkret dari Presiden. Padahal RI satu memiliki komando untuk menggerakkan aparat keamanan di Indonesia.
Di sisi lain, ia tak habis pikir dengan sikap pemerintah melalui Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang justru meminta bantuan kepada Amerika.
“Kenapa minta ke Amerika? Itu kan berarti mengundang inflasi, intervensi, pihak asing datang ke negeri kita. Wah itu penjajahan model baru yang akan kita alami nanti. Kalau orang sudah masuk dan merasa berjasa, susah keluar lagi,” papar politisi PAN ini.
Ia pun menyarankan agar pemerintah memanfaatkan satuan keamanan di Indonesia yang lebih kuat dibanding meminta bantuan ke Amerika maupun ke negara lain.
“Jadi mohon dibatalkan, gunakanlah tenaga rakyat Indonesia kalau TNI, Kopassus, Bimob tidak diizinkan, rakyat mau kok,” tandasnya. [rm]
