Kumbanews.com – Gerakan persatuan mahasiswa hukum Jabotabek melakukan aksi demonstrasi di kantor KPK dan Kementerian Perhubungan, Rabu 25 September 2019. Dalam aksinya mahasiswa menuntut agar pihak KPK dan Kementerian untuk turun melakukan pemeriksaan audit terkait dua proyek besar yang ada di Syahbandar Makassar, kedua proyek itu adalah:
1.Proyek pekerjaan renovasi/ rehabilitasi rumah negara golongan l /tipe B dengan volume anggaran Rp.1.575.000.000 (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh lima juta rupiah), yang dikerjakan oleh CV.Sinar Putra Doping, dimana proyek itu diduga sarat dengan kepentingan dan rekayasa administrasi.
2.Proyek pembebasan lahan kantor Syahbandar Makassar, dimana proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 22 miliar yang disetujui oleh Kementerian. Namun rumah yang dibeli oleh Syahbandar Makassar, hanya Rp.20.100.000.000 (dua puluh miliar seratus juta rupiah ) dan terdapat selisih dalam perhitungan, kelebihan dana sebesar Rp 4 miliar, yang menjadi tanda tanya besar atau sengaja dihilangakan.
Humas Syahbandar Makassar, Sugiman mengatakan melalui pesan WA mengatakan, “belum ada info yang kita pertanyakan dan kepala Syabandar Makassar tidak berada ditempat, saya juga belum ketemu dengan pihak PPK nya ibu Muna,” ucap Sugiman.
Sementara Direktur Pukat Sulsel dan pengacara senior Farid Mamma, menanggapi persoalan ini, Farid mengatakan ” proyek Syahbandar ada dugaan terjadi peyimpangan dalam proses pekerjaan proyek tersebut.Kalau itu sudah terbukti harusnya pihak Kejaksaan atau Kepolisian jangan tutup mata atau pura pura tidak tahu. Harus diproses dan jangan tebang pilih yang akan dijadikan tersangka dan yang terlibat, sebab dalam proyek tersebut banyak abu abu yang kurang jelas,untuk itu pihak Polda dengan Kejaksaan Sulsel harus sigap kerja cepat laksanakan. Bila bukti sudah cukup jangan sampai ada kucing dalam karung dan menjadi PR buat kedepanya lagi,” terang Farid Mamma.
Penulis/Editor: Muh.Yusuf Hafid
