Kumbanews.com – Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyindir yang dilakukan Presiden Jokowi setelah kerusuhan 22 Mei. Jokowi pertama-tama mengundang korban penjarahan 22 Mei ke Istana.
Salah satunya yang diundang adalah, Ismail (68), pemilik warung kopi dan mi rebus di perempatan Sabang, Jakarta Pusat. Tiga tabung elpiji Ismail dijarah massa pada kericuhan yang mengakibatkannya menelan kerugian sampai Rp 20 juta.
Membaca berita itu, Ferdinand pun berkicau di akun Twitternya, @FerdinandHaean2.
“Saya prihatin, sungguh prihatin melihat ini. @jokowi membelah rakyat, bukan menyatukan,” kicau Ferdinand.
“Hidup dipimpin oleh presiden yang lebih peduli 2 tabung gas elpiji daripada nyawa manusia? Gila…!! Ini kegilaan…!!” kata Ferdinand dalam kicauan lainnya.
Masih dalam pernyataan Ferdinand, dia mendesak Jokowi untuk menghentikan kelakuan represif polisi dalam kerusuhan 22 Mei.
“Tuan @jokowi tolong perintahkan Polisi untuk berhenti represif menggunakan wewenangnya menghentikan gejolak politik. Di seluruh belahan bumi, tindakan seperti itu justru semakin memicu perlawanan karena tidak ada manusia yg mau ditindas kebebasannya. Sejatinya, manusia berjiwa merdeka..!!” kata dia.
FERDINAND HUTAHAEAN
@FerdinandHaean2
Tuan @jokowi , saat pidato tuan menyatakan akan menjadi presiden untuk semua. Tapi mengapa tuan lebih memilih peduli pada yang katanya korban penjarahan daripada peduli kepada korban meninggal akibat kekerasan dan Petugas pemilu yang meninggal?
Menjadi pemimpin atas semua itu tidak seharusnya sebagai omongan omong kosong.
Mengundang yg mengaku warungnya dijarah ke istana namun abai kepada korban kekerasan dan korban petugas pemilu menjadikan omongan itu sbg omong kosong dari seorang presiden.
Sebelumnya, Polri menyatakan video viral pemukulan seorang warga sipil oleh anggota Brimob bener adanya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, peristiwa di video itu terjadi di depan masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019) lalu.
“Dari Mabes Polri sudah menurunkan Propam. Propam sudah bekerja juga meminta keterangan beberapa saksi terkait masalah video,” ujar Dedi. (*)
