Kumbanews.com – Kontroversi film dokumenter Pesta Babi tak lagi sekadar menjadi perdebatan soal karya seni atau kebebasan berekspresi. Polemik ini berkembang menjadi pertarungan narasi tentang keamanan nasional, legitimasi negara, hingga masa depan Papua dalam bingkai NKRI.
Bagi pemerintah, Papua bukan hanya persoalan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat. Wilayah ini juga dipandang memiliki nilai strategis dari sisi geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional. Karena itu, setiap isu yang berkaitan dengan Papua hampir selalu dibaca melalui sudut pandang stabilitas negara.
Dalam perspektif politik dan keamanan, Papua memiliki posisi yang sangat penting. Selain berada di kawasan Pasifik Selatan yang menjadi arena pengaruh internasional, Papua juga menyimpan sumber daya alam besar seperti emas, tembaga, gas, kayu, hingga nikel.
Tak heran jika proyek pembangunan di Papua sering diposisikan pemerintah sebagai simbol kehadiran negara sekaligus penguatan kontrol terhadap wilayah strategis.
Namun, film dokumenter Pesta Babi menghadirkan sudut pandang berbeda. Film tersebut menyoroti persoalan tanah adat, investasi besar, relasi kekuasaan, hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan hidup.
Di titik inilah sensitivitas negara muncul.
Narasi pembangunan yang selama ini dibangun pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dalam film itu justru dipotret sebagai ancaman terhadap masyarakat adat. Negara tidak lagi dilihat sebagai pelindung, melainkan dianggap membuka ruang bagi ekspansi korporasi dan marginalisasi warga lokal.
Bagi negara, narasi semacam ini dinilai berpotensi memunculkan persoalan serius. Mulai dari menurunnya legitimasi pemerintah di Papua, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap aparat, hingga munculnya sentimen anti-pusat.
Bahkan, dalam perspektif keamanan, narasi tersebut dikhawatirkan bisa dimanfaatkan kelompok separatis untuk membangun opini internasional bahwa Indonesia gagal mengelola Papua secara demokratis.
Dalam doktrin perang modern, konflik tidak lagi hanya berlangsung melalui senjata. Informasi, media sosial, film dokumenter, hingga kampanye hak asasi manusia kini dianggap bagian dari information warfare atau perang informasi.
Karena itu, aparat keamanan kerap memandang produk budaya seperti film dokumenter bukan sekadar karya seni, tetapi bagian dari “medan perang persepsi”.
Apalagi Papua memiliki sejarah panjang konflik bersenjata dengan kelompok separatis yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Kondisi tersebut membuat negara sangat sensitif terhadap setiap produk informasi yang dinilai dapat melemahkan legitimasi pemerintah atau memperbesar dukungan internasional terhadap gerakan Papua merdeka.
Meski begitu, pendekatan keamanan yang terlalu dominan juga dinilai memiliki risiko politik.
Pembubaran diskusi, pelarangan pemutaran film, atau intimidasi terhadap kelompok sipil justru bisa memperkuat tuduhan bahwa ruang demokrasi di Papua masih bermasalah.
Dalam komunikasi politik, negara bisa kehilangan legitimasi bukan karena kekurangan kekuatan, melainkan karena hilangnya kepercayaan publik.
Kontroversi Pesta Babi memperlihatkan dilema besar pemerintah Indonesia. Jika terlalu longgar, negara khawatir narasi anti-pemerintah berkembang dan isu separatisme mendapat panggung internasional.
Sebaliknya, jika terlalu represif, pemerintah dapat dituduh anti-demokrasi dan membatasi kebebasan akademik.
Di era pemerintahan Prabowo Subianto, tantangan tersebut dinilai semakin kompleks. Pemerintahan yang dikenal menitikberatkan stabilitas dan keamanan nasional dituntut tetap mampu membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil Papua.
Pada akhirnya, polemik Pesta Babi menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan hanya soal pembangunan fisik atau operasi keamanan. Yang dipertarungkan juga adalah legitimasi, kepercayaan, dan rasa keadilan masyarakat terhadap negara.
Jika saling curiga terus dipelihara, setiap kritik akan dianggap separatisme, sementara setiap kebijakan negara dicurigai sebagai bentuk represi.
Padahal, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan sekadar menjaga Papua tetap berada dalam NKRI secara teritorial, tetapi memastikan masyarakat Papua merasa dihormati, didengar, dan menjadi bagian utuh dari republik ini.
