Kumbanews.com – Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima kunjungan tim BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Sekda, Balaikota, Senin (20/05/2024).
Kunjungan ini terkait pertemuan masuk tim BPKP untuk asistensi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor pada program ketahanan pangan kota Makassar.
Didampingi Kepala Bappeda, Andi Zulkifli Nanda, Firman Pagarra menyambut baik kedatangan tim BPKP tersebut.
“Kedatangan tim BPKP ini dalam rangka asistensi yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Guna sebagai pendampingan lintas sektor terhadap hal-hal yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Firman.
Untuk Kota Makassar sendiri khususnya di bidang ketahanan pangan terdapat beberapa item yang menjadi acuan dari BPKP yang harus menjadi fokus seperti penekanan harga dan stabilitas produksi pangan.
Oleh karena itu, kata Firman, pihak Pemkot Makassar siap mendapat pendampingan langsung dari BPKP guna mewujudkan sinergitas guna meminimalkan dampak risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Kepala Pengendali Tekhnis BPKP Sulsel, Martinus Tonapa mengungkapkan asitensi serentak secara nasional ini dilaksanakan hingga 31 Mei 2024 mendatang.
“Rencananya, mulai hari ini sampai 31 Mei. Melakukan pertemuan dan asisten. Kita akan mengidentifikasi risiko-resiko pada ketahanan pangan yang ada di Kota Makassar,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini juga, Martinus memperjelas entry meeting dan asistensi tersebut dengan menampilkan lembaran Peraturan Presiden (Perpres) No 39 terkait Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang dimana perpres ini merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional.
Katanya, penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.
“Kunjungan kami ini dalam rangka penguatan tugas dan fungsi serta pendampingan terkait pelaksanan menajemen risiko di lingkup Pemkot Makassar,” tutupnya. (*)
