Kumbanews.com – Sejumlah pemerhati dan penggiat sosial, atau kelompok lembaga kesehatan berkolaborasi melaksanakan kegiatan yang bertema,” Briefing Media”, kesehatan reproduksi yang inklusif dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru.
Dalam pelaksanaan kegiatan Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel, berkolaborasi bersama pemerintah kota Makassar dan yayasan Kesehatan Perempuan dan Kemitraan Australia-Indonesia, untuk kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan (MAMPU ) perwakilan Sulsel. Kegiatan yang berlangsung di Aula kantor Walikota Makassar, Jalan Ahmad Yani pada hari Rabu,26/08/2020.
Masih dalam pandemi Covid-19 sekarang ini, Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel, ingin memastikan layanan kesehatan reproduksi perempuan tetap maksimal dan juga ramah disabilitas. Apalagi saat ini masuk era kebiasaan baru.
“FPMP konsen pada reproduksi perempuan dan juga disabilitas agar bisa dilayani dengan baik, sebab kelompok disabilitas disamakan dengan lainnya padahal itu kan berbeda,” terang Koordinator FPMP Sulsel, Nina A Basira, dalam sosialisasi menghadapai adaptasi kebiasaan baru di kantor Balaikota Makassar, Rabu (26/08/2020).
Saat masa pandemi Covid-19 pun, FPMP melalui pos pelayanan pengaduan tetap melakukan kerja-kerja advokasi dan berjejaring dengan pihak-pihak untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi perempuan tetap maksimal dan juga ramah disabilitas.” Tuturnya.
Sejak tahun 2015, FPMP Sulsel bersama Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) bersama lembaga lainnya konsen pada isu kesehatan reproduksi perempuan. “Terangnya.
Salah satu persoalan yang sering muncul pada masa pandemi ini adalah sulitnya kelompok disabilitas mengakses layanan kesehatan reproduksi di faskes tingkat pertama dan kurangnya informasi serta pemahaman terkait layanan kesehatan reproduksi yang ramah disabilitas yang mereka butuhkan.
“Kehadiran pos layanan pengaduan FPMP diharapkan mampu menjadi pusat informasi dan bantuan untuk semua masyarakat dan disabilitas, terutama untuk informasi layanan kesehatan dan kesehatan reproduksi,” katanya.
Menurut Manajer Program Kesehatan Perempuan FPMP Sulsel, Alitha Karen, selama pandemi ini pihaknya telah mengawal empat kasus.
Pertama kasus seorang disabilitas, kedua tentang istri wartawan yang akan melahirkan, ketiga proses rujukan ke rumah sakit yang tidak mengikuti protokol kesehatan, dan keempat adalah laporan bahwa perempuan tidak dilayani saat akan melahirkan jika belum menjalani rapid.
Pengurus Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulsel, Kandacong, berharap bahwa semua pihak bisa membuka ruang seluas-luasnya untuk disabilitas sehingga bisa menjalani kehidupan tanpa merasa ada kesulitan.
Terkait dengan masih banyaknya perempuan yang enggan memeriksakan kandungan dan dirinya ke rumah sakit karena takut terpapar Covid-19, spesialis kebidanan kandungan, dr Eka Nurbani Bangsawan, meminta agar tidak perlu khawatir. Dia menuturkan bahwa saat ini sudah banyak klinik dan rumah sakit ibu dan anak yang membuka pelayanan seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Makassar.
“Perlu yang diperhatikan tentang protokol kesehatan: pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” pungkasnya.(Udin/tim)
