Kumbanews.com – Rencana impor beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pemerintah menjadi wujud pengingkaran janji Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, kebijakan impor beras bertolak belakang dengan janji Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres 2019 yang akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Bahkan lebih jauh, Jokowi juga pernah menjanjikan untuk menolak kebijakan impor pangan saat Pilpres 2014 silam.
Merujuk janji-janji politik presiden dengan fakta yang ada di lapangan, Gde pun menilai pemerintahan Jokowi sudah bisa dianggap gagal.
“Jadi sesungguhnya rakyat sudah bisa menilai kegagalan pemerintahan Jokowi dalam membangun pertanian nasional di periode pertamanya. Ini saya sebut sebagai pepesan kosong pertama,” kata Gde Siriana, Jumat (19/3).
Rencana kebijakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang hendak mengimpor beras pun tidak sesuai dengan semangat mencintai produk dalam negeri yang belum lama ini disampaikan.
“Katanya rakyat disuruh benci produk asing. Tapi kalau soal pangan terutama beras, ganas bener impornya,” kritiknya.
Di sisi lain, kebijakan impor beras telah ditolak oleh Komisi IV DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kemarin, Komisi IV DPR menilai rencana kebijakan tersebut tak tepat di tengah pertanian dalam negeri yang memasuki musim panen.
“Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah,” demikian bunyi poin kesimpulan dalam raker bersama Kementan, Kamis (18/3).(RM)
