Kumbanews.com – Era digitalisasi saat ini tentu membuat kehidupan masyarakat membutuhkan informasi lewat jejaring sosial terkait bagaimana fungsi wakil rakyat.
Khususnya dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan dan bagaimana para anggota dewan menyerap serta mengawal aspirasi masyarakat selama ini.
Tantangan tersebut membutuhkan dukungan media agar tiga fungsi yang dimiliki anggota dewan yaitu fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi atau membuat undang-undang.
Karena itulah, DPRD Kota Makassar membangun sinergi bersama media agar setiap program dan fungsi yang dijalankan anggota dewan bisa langsung tersampaikan ke masyarakat.
Bagian Humas dan Protokol DPRD Makassar melaksanakan diskusi publik bertajuk “Sinergitas Media dan Legislatif” mengundang perwakilan media di Kota Makassar yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Senin (20/2/2023).
Diskusi publik tersebut juga turut menghadirkan narasumber yakni Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, Pemerhati Media Sukriansyah Latif dan Plt Kepala Dinas Kominfo Makassar Ismawaty Nur.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menyampaikan bahwa DPRD Makassar hari ini punya kegiatan kedewanan dalam setahun ada empat.
“DPRD hari ini ada empat kegiatan, pertama konsultasi publik, reses, sosialisasi peraturan daerah, dan kunjungan dapil, yang mana anggota DPRD Kota Makassar bisa bertemu dengan konstituen,” ujarnya.
Karena itu, Rudianto Lallo menekankan peran media sangat strategis bagi DPRD Kota Makassar secara kelembagaan dan masyarakat yang butuh informasi atas kerja yang dilakukan anggota dewan.
“Saya selalu menganalogikan kegiatan legislatif tanpa pemberitaan media itu bagaikan makan tanpa minum. Begitu pentingnya bersinergi dengan pers, apalagi di era digital,” ungkap Legislator Nasdem dua periode ini.
Sementara, Pemerhati Media Sukriansyah Latif, menuturkan bahwa awak media tentu sangat dibutuhkan dalam mengkritik kinerja dewan. Hal itu dilakukan agar para anggota dewan bisa bekerja sesuai dari harapan masyarakat.
“Jadi wartawan jangan pernah berhenti kritik para legislatif. Agar para legislatif ini juga bisa terus bekerja dengan mengawasi eksekutif. Jika anda berhenti kasian masyarakat,” katanya.
“Wartawan harus memperhatikan dengan mengkritik kinerja mereka agar masyarakat bisa makmur,” sambung staf khusus Wakil Presiden RI ini.
Disamping itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Makassar Ismaty Nur berharap peran media tetap menjadi kontrol sosial di Pemerintahan Kota Makassar.
“Kami siap menerima aduan masyarakat melalui. Media tetap menjadi partner kami dan menjadi pengingat dalam menjalankan roda pemerintahan,” harapnya.
