Genjot Penyaluran Bansos, Menko PMK: Kalau Perlu PT Pos Tidak Lebaran

  • Whatsapp

Kumbanews.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan segera menggenjot pembagian Bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebelum perayaan Idul fitri.

“Lima hari menjelang lebaran ini akan dilakukan penyaluran besar-besaran,” kata Muhadjir kepada wartawan, Senin, 18 Mei 2020.

Bacaan Lainnya

Mantan Mendikbud ini mengungkapkan tadi malam sudah ada koordinasi yang dilakukan oleh Menko PMK, Mesos dan Dirut PT Pos. Membahas masalah ketersediaan dana bantuan, data keluarga penerima manfaat (KPM) dan penyalurannya (delivery system).  “Bila mana perlu, jajaran PT pos tidak libur lebaran, untuk memenuhi target,” ujarnya.

Ia menegaskan dari 9 juta target KPM, diharapkan bisa tersalurkan 8,3 juta hingga hari lebaran. Karena sisanya berada di pelosok dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjangkaunya. “Yang paling lama, menurut dirut PT pos butuh waktu dua minggu untuk menjangkau mereka,” paparnya.

Ia menambahkan pemerintah sudah menghitung dana untuk bansos ini dan tidak ada masalah. Muhadjir memastikan penyaluran bansos ini akan berjalan lancar.

“Mengenai dana sudah kita hitung nggak ada masalah, kemudian data yang KPM keluarga penerima manfaat sudah final semalam, sudah kita matangkan dengan Pak Mensos,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim baru sedikit menggelontorkan bansos bagi masyarakat. Itu disampaikannya saat merespons adanya keluhan dari berbagai masyarakat yang merasa belum menerima bansos dari pemerintah di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kata Jokowi, untuk BLT desa yang tersalurkan ke masyarakat baru mencapai 15 persen, sehingga masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian, BST juga baru sekitar 25 persen yang diterima oleh masyarakat.

“BLT desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Bansos tunai, BST, informasi yang saya terima baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima,” tutur dia. (*)

Pos terkait