Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terjaring OTT KPK, Begini Respon PPKHI

  • Whatsapp

Ridwan Basri, SH

Kumbanews.com – Publik Sulawesi Selatan dikejutkan dengan berita penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari dinihari tadi. Gubernur Sulawesi Selatan diduga terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Anti Rasuah bersama beberapa orang dekat dan kolega Gubernur.

Bacaan Lainnya

Penangkapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No : Sprin. Lidik-98/01/10/2020. Kemudian Tim KPK telah mengamankan beberapa orang yang diduga ada kaitan dan kedekatan dengan Gubernur Nurdin antara lain :

1. Agung Sucipto ( Kontraktor, 64 Thn);

2. Nuryadi ( Sopir pak Agung, 36 Thn);

3. Samsul Bahri ( Adc Gubernur Prov. Sulsel, Polri,  48 Thn);

4. Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan);

5. Irfandi ( Sopir Edy Rahmat);

Barang bukti yang diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper yang berisi uang sebesar Rp. 1 Milyar yang di amankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Menanggapi peristiwa hukum tersebut, “Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Sulawesi Selatan mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instrumen utama Negara dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat korupsi adalah termasuk kategori kejahatan luar biasa (Extra ordinary Crime).

Namun, di sisi lain kami juga mengajak publik Sulawesi Selatan agar tetap tenang serta menghargai segala proses hukum yang sedang berjalan, mengingat UUD 1945 kita sudah jelas di katakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum jadi setiap perbuatan yang di duga ada unsur melanggar hukum semua ada sarana dan jalannya.

Terkait kasus dugaan terhadap OTT Gubernur Sulsel Prof.Nurdin Abdullah, kita serahkan semuanya kepada penegak hukum dalam hal ini KPK, kita hormati dan kita sebagai masyarakat jangan seolah olah sebagai hakim untuk menghakimi org lain, menjustifikasi org lain.

Kita wajib tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bahwa tidak ada satupun orang yang di anggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah”. Demikian Pernyataan Ridwan Basri,SH, yang turut diaminkan oleh Patta Paliwang,S.H salah satu Advokat muda Makassar.(rilis)

Pos terkait