Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun
Kumbanews.com – Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros menggelar rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi program survei kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat (kasmavet) di Swiss-Belhotel Makassar.
Kegiatan ini menghadirkan peserta lintas sektoral diantaranya Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota di 10 provinsi wilayah kerja BBVet Maros, loka Veteriner JayaPura, UPT Karantina Pertanian, Dinas Kesehatan Penyakit Provinsi, Balai Teknik kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kemenkes, Balai/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Kemen LHK), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sulawesi Selatan dan Barat UPTD Laboratorium Kesehatan hewan dan Kasmavet Provinsi dan program studi kedokteran hewan Universitas Hasanuddin.
“Didalam rapat koordinasi yang digelar selama tiga hari ini, menghasilkan beberapa rumusan dari DR. Drh. Muflihanah, M.Si, yang nantinya diterapkan di wilayah masing-masing,” kata Risman Mangidi, Kepala BBvet Maros, Jumat (11/3/2022).
Adapun rumusan dimaksud antara lain, pertama percepatan pencapaian status bebas penyakit hewan negara dapat dilakukan dengan pendekatan zona menggunakan barrier geografis alam/buatan atau pendekatan kompartementalisasi melalui manajemen dan praktik peternakan yang baik dengan menitikberatkan pada penerapan biosekuriti serte komitmen dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/provinsi (regulasi, pengawasan lalulintas KIE dan data dukung pencapaian status bebas lainnya).
Kedua, menghasilkan pelaporan yang terintegrasi deteksi dini dan percepatan penanganan, pengendalian dan pemberantasan PHMS. Ketiga, dalam upaya peningkatan pengawas lalulintas hawan atau komoditas asal hewan atau media pembawa hama penyakit hewan dilengkapi dengan dokumen administrasi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) (ID ISIKHNAS) yang ditandatangani oleh dokter hewan yang berwenang serta rekomendasi dari daerah asal dan dari daerah tujuan.
Keempat, dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit African Swine Fever, African Horse Seckness, Lumphy Skin Desease, Al H5N8, Zoonosis, (Virus influenza , Corona virus rabies, Leptospirosis, Tubercolusis, dan Antraks) dan Antimikrobial Resisten diharapkan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan / kesehatan masyarakat Veteriner untuk tetap memonitoring dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan pedoman tanggap darurat masing-masing penyakit.
Kelima, vaksinasi sebagai salah satu bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit hewan dalam penerapannya harus memperhatikan kecukupan dosis, cakupan vaksinasi, dan strategi vaksinasi ( barrier vaccination blanket, vaccination dan ring vaccination) recording vaksinasi dan dilakukan monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.
Keenam, Balai Besar Veteriner Maros/Loka Veteriner Jayapura mengadvokasi pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan anggaran kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan pengendal dan pencegahan penyakit hewan dalam penerapannya harus memperhatikan kecukupan dosis, cakupan vaksinasi, dan strategi vaksinasi ( barrier vaccination blanket, vaccination dan ring vaccination) recording vaksinasi dan dilakukan monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.
Tujuh, perlunya komitmen yang kuat dari dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan dalam pengendalian penyakit hewan menular (PHM) untuk mencapai status bebas penyakit. Delapan, Balai Besar Veteriner Maros / Loka Veteriner Jayapura bersama dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan membuat kajian epidemiologis dan didukung peran karantina dalam menjaga lalu lintas hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) di wilayah bebas.
Sembilan, pelaksanaan kegiatan surveilans penyakit hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner BBVet Maros / Loka Veteriner Jayapura akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan surveilans yang akan disinkronkan dengan kegiatan dinas provinsi / kabupaten /kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kerja BBVet Maros / Loka Veteriner Jayapura.
Kesepuluh, sinergitas antara BBVet Maros / Loka Veteriner Jayapura Karantina Pertanian dan dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sewilyah kerja BBVet Maros dalam pelaksanaan kegiatan surveilans BBVet Maros/Loka Veteriner Jayapura dan pemantauan penyakit hewan di daerah sebar oleh karantina Pertanian terkait penentuan lokasi dan target jumlah pengambilan sampel.
Sebelas, Balai Besar Veteriner Maros/Loka Veteriner Jayapura mendorong dan membina laboratorium Veteriner provinsi/kabupaten/kota. Dinas Kabupaten/kota yang membidangi kasmavet wajib melakukan pembinaan kepada unit usaha untuk mendapatkan sertifikat NKV serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kasmevat dalam penerapan pemeriksaan , pengujian dan pengawasan keamanan produk.
Dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan segera mengajukan penetapan pejabat otoritas Veteriner kepada Gubernur/Bupati/walikota sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas Veteriner, 14 Desiminasi data hasil pemantauan daerah sebar HPHK oleh karantina, surveilans BBVet Maros/Loka Veteriner Jayapura dan dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dapat memperluas informasi sebaran penyakit yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar/strategi pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular.
“Rakor PHM tahun 2023 akan dilaksanakan di Makassar dengan dasar dan landasan ini kedepannya kami Koordinasi ke masing masing yang berwenang,” kata DR. Drh. Muflihanah, Koordinator Pelayanan Veteriner BBvet Maros.
Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun menyampaikan stok daging sapi dan kerbau di Sulsel bagus. Sedangkan, untuk susu masih kurang sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas.
“Kementerian Pertanian mencoba untuk masuk ke daerah daratan tinggi (Malino) Gowa. Sebab dulu kita pernah masuk mencoba ke Sinjai memberikan bantuan sapi perah, namun pengelolaan sapi perah tidak sesederhana mengelola sapi potong karena hasil susunya harus baik,” kata Makmun.
