Kumbanews.com – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bersama Simpul Jatam Maluku Utara menyoroti konsentrasi kekuasaan dan jaringan bisnis keluarga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, baik sebelum maupun setelah menjabat.
Koordinator Jatam, Melky Nahar, menyatakan temuan itu menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kepentingan politik dan bisnis tambang di wilayah Maluku Utara, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola sumber daya alam.
“Kami menemukan hubungan antara jabatan publik dan kepemilikan perusahaan tambang. Ketika kekuasaan dan bisnis berjalan beriringan, ruang hidup rakyat menjadi tergerus,” ujar Melky di Jakarta, Jumat (31/10/2024).
Jatam memetakan peran Sherly Tjoanda bukan hanya sebagai aktor politik, tetapi juga pebisnis tambang yang terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di sektor nikel, emas, tembaga, hingga pasir besi. Jejaring bisnis ini dikendalikan melalui Bela Group, konsorsium keluarga yang bergerak di sektor sumber daya alam dan konstruksi.
Beberapa perusahaan yang disebut antara lain: PT Karya Wijaya (nikel, Gebe), PT Bela Sarana Permai (pasir besi, Obi), PT Amazing Tabara (emas), PT Indonesia Mas Mulia (emas & tembaga), dan PT Bela Kencana (nikel).
Pergeseran kendali terjadi pada akhir 2024 ketika Sherly menjadi pemegang saham mayoritas PT Karya Wijaya (71%), menggantikan mendiang suaminya, Benny Laos. Tiga anaknya masing-masing memiliki delapan persen saham, menandai transisi kendali bisnis keluarga.
“Ketika pejabat publik mengendalikan perusahaan di wilayahnya sendiri, kebijakan publik bisa bias dan pengawasan melemah,” tegas Melky.
Sherly memilih bungkam saat ditanya soal kepemilikan mayoritas saham PT Karya Wijaya. Sikap itu muncul setelah rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
“Kita komunikasi urusan KPK saja,” ujar Sherly. (**)
