Oleh Tardjono Abu Muas (Pemerhati Masalah Sosial)
Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2019, sebagaimana dilansir www.pikiran-rakyat.com (6/5/2019).
Merasakan dan mencermati kondisi ini di wilayah kerjanya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) sepertinya tidak nyaman, kemudian mempertimbangkan soal pembubaran SMK karena dianggap sebagai penyumbang pengangguran di Jabar.
Dalam suasana apa pun di wilayah kerjanya, layakkah RK sebagai pejabat publik Jabar 1 dengan mudahnya mengambinghitamkan SMK sebagai penyumbang pengangguran di Jabar tanpa melihat lebih dulu faktor-faktor penyebab lainnya sehingga Jabar menjadi juara TPT?
Jangan-jangan Jargon Bandung Juara yang digelorakan RK saat menjabat walikota Bandung dulu, kini menjadi kenyataan Jabar Juara dalam pengangguran?
Berbicara melonjaknya angka pengangguran hendaknya harus dilihat secara komperhensif, sehingga tidak mudah mengambinghitamkan salah satu penyebabnya di ranah publik.
Pernyataan pejabat publik setingkat gubernur tentu akan berdampak cukup signifikan dalam ranah kehidupan sosial.
Sudahkah RK mempertimbangkan dampak dari wacana pembubaran SMK? Dengan wacana tersebut tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah, baik para guru, orangtua maupun siswanya. Padahal telah cukup banyak berdiri SMK di Jabar, tidak kurang dari 1.281 telah berdiri SMK yang terdiri dari SMK Negeri=167 dan SMK Swasta=1.114 (*)
