Kumbanews.com – Kekuasaan yang dimiliki Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bisa lebih dahsyat dibandingkan Presiden Joko Widodo.
Hal itu terjadi jika Dewan Moneter benar terbentuk melalui revisi UU 23/1999 tentang Bank Indonesia yang tengah disusun Badan Legislasi DPR lolos.
Begitu kata Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto, Kamis (3/9).
“Pembentukan Dewan moneter ini memang bukan barang baru, klausul ini sudah bunyi sejak zaman Orba, yaitu UU 13/1968 tentang Bank Sentral. Namun ketika saat ini hal tersebut akan dihidupkan kembali artinya langkah mundur,” ujarnya.
Dengan adanya Dewan Moneter yang berisi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), kekuasaan Menkeu Sri Mulyani menjadi lebih besar. Sebab dia akan menjadi pemimpin di KSSK dan Dewan Moneter.
“Itu sama saja dengan mendistorsi reformasi peran BI dan OJK dan memberikan kekuasaan begitu besar kepada Menteri Keuangan yang notabenenya anak buah presiden,” kata Satyo.
Sehingga akibatnya, kata mantan Sekjen Prodem ini, kekuasaan Presiden Jokowi akan kalah dengan kekuasaan yang dimiliki Sri Mulyani nantinya.
Menteri Keuangan RI itu bendahara negara yang juga Ketua KSSK, dan bila dewan moneter menjadi UU, ketuanya pun Menkeu. Maka kekuasaan Jeng Sri itu lebih dahsyat dari Presiden RI,” pungkas Satyo.(rm)
