Presiden Joko Widodo bersama jajaran, menghadiri acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pilkada Serentak 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8)/RMOL
Kumbanews.com – Keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia, justru memicu kecurigaan publik. Bahwa ada niat terselubung di balik kenaikan tunjangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, niat baik Jokowi memberikan bonus yang sangat besar kepada penyelenggara pemilu bakal memunculkan kecurigaan di masyarakat, karena momentumnya mendekati pendaftaran bakal calon kepala daerah.
“Jelas bahwa Presiden Jokowi punya niat terselubung. Kiprah memberikan rezeki bagi penyelenggara pemilu saat menjelang menghadapi pilkada,” ujar Efriza kepada RMOL, Selasa (20/8).
Menurut Efriza, dengan memberikan insentif yang besar kepada penyelenggara pemilu, maka prinsip profesional, integritas, dan netralitas KPU akan sulit ditegakkan.
“Ini dilakukan menjelang proses pengajuan pasangan calon, memungkinkan ini adalah strategi penguasa agar KPU, tak menutup kemungkinan, bisa diatur-atur untuk meloloskan kepentingan calon yang didukung penguasa politik,” tuturnya.
Oleh karena itu, insentif yang diberikan bukan sekadar karena memahami kinerja KPU yang berat, tetapi ada niat tersembunyi, yang ditengarai menjadi cara menegosiasikan kepentingan pemerintah dengan penyelenggara pemilu.
“Uang menjadi alat melemahkan netralitas dan independensi KPU, menjelang pengajuan dan penetapan pasangan calon,” demikian Efriza.
RMOL
