Kumbanews.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengambil langkah tegas setelah polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial. Dewan juri dan pembawa acara atau MC dalam kegiatan tersebut resmi dinonaktifkan.
Keputusan itu diumumkan melalui akun Instagram resmi MPR RI pada Selasa (12/5/2026). Dua juri yang dinonaktifkan yakni Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan ini,” tulis MPR.
MPR mengakui kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, serta keadilan dalam proses penilaian.
Selain itu, MPR juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian dan sistem verifikasi jawaban peserta.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian dan sistem verifikasi jawaban,” lanjut pernyataan tersebut.
Dalam polemik itu, MPR turut mengapresiasi keberanian siswa SMAN 1 Pontianak yang menyampaikan keberatan atas penilaian juri saat lomba berlangsung.
“MPR juga mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar,” tulisnya.
Polemik bermula saat salah satu peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peserta Grup C menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden. Namun, jawaban itu justru diberi nilai minus lima oleh juri.
Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama dilempar ke kelompok lain. Peserta dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban serupa dan justru memperoleh nilai 10 dari juri yang sama.
Perbedaan penilaian itulah yang memicu kritik publik di media sosial. Banyak warganet menilai keputusan juri tidak konsisten dan mencederai prinsip keadilan dalam lomba.
Kasus ini kemudian menjadi perhatian luas hingga menuai respons dari DPR dan berbagai pihak yang meminta evaluasi total terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar.
