Kadis LHK Sulsel.
Kumbanews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dana belanja tenaga administrasi tahun 2024, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sulsel, senilai Rp 7,5 miliar lebih dipertanyakan. Senin (17/02/2025).
Hal itu diungkapkan, oleh salah satu sumber yang dirahasiakan namanya. Dirinya mengatakan, bahwa anggaran Dinas LHK Sulsel, kurang lebih Rp 7,5 miliar diduga diselewengkan. Karena menurutnya, bila dikalkulasikan gaji tenaga kerja honor non ASN berjumlah 400 orang dan ASN 34 pegawai Uptd Eselon III di 24 Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, kurang lebih senilai Rp 6,3 miliar dan yang jadi pertanyaan dikemanakan sisa anggaran tersebut.
“Jika kita berhitung – hitung anggaran belanja jasa tenaga administrasi senilai Rp 7,5 miliar bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2024, untuk gaji pegawai ASN 34 orang dengan besar gaji Rp 2,5 juta/ bulan di kali satu tahun berkisar Rp.1,020.000.000 miliar dan untuk tenaga honor sendiri dengan jumlah 400 orang dengan gaji Rp1,1 juta /bulan di kali satu tahun sekitar Rp.5.280.000.000, miliar. Dan jika di total keseluruhan sekitar Rp.6,3 miliar. Terus dikemanakan sisa anggaran Rp.1,2 miliar itu,” ucap sumber kepada kumbanews. Senin,( 17/2) sore.
Lebih jauh, sumber meminta kepada Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sulsel, menjelaskan kemana sisa anggaran yang nilainya tidak sedikit itu.
” Yang menentukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disini adalah Kadis Lingkungan hidup dan Kehutanan Sulsel. Dia harus menjelaskan secara detail dikemanakan sisa anggaran tersebut,” demikian sumber.
Sementara itu melalui pesan WhatsApp Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, AH (jnisial), soal sisa anggaran gaji pegawai honorer dan ASN yang berjumlah kurang lebih Rp 1,2 miliar dilarikan kemana? AH menjelaskan, bahwa jumlah seluruh pegawai baik ASN dan honorer sebanyak 1300 orang.
“Tenaga honorer ada sekitar 400 orang dan jumlah keseluruhan ASN dan honorer berjumlah 1300 orang, bila ada kelebihan tidak mungkin itu. Karena kalau lebih akan ditarik oleh Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Dan masalah gaji kepegawaian tidak mungkin ada masalah. Karena semua sistem via transfer ke rekening masing – masing pegawai, dan semua pegawai beda- beda gajinya tergantung jabatannya, masa dinasnya, pangkatnya dan lain-lain, itu hampir tidak ada yang sama,” terang Kadis AH.
Kemudian ditanyakan terkait berapa besaran gaji tenaga honorer dan pegawai ASN dilingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Kadis AH tertawa dan mengatakan, ” saya sendiri tidak tau berapa gajiku dan berapa TPP ku. Karena semua masuk rekening dan yang pegang rekeningnya isteri saya, ” tutup Kadis AH disertai emoji tertawa.
Penulis : Ucu
Editor: M. Yusuf
