Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, dalam jumpa pers tentang “Catatan AKhir Tahun Kementerian ATR/BPN Tahun 2024”, di Kantornya di Jalan Sisingamangaraja, Selong, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024/RMOL
Kumbanews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, jumlah kasus sengketa, konflik, dan perkara tanah sepanjang 2024 mencapai lebih dari 5 ribu kasus.
Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam jumpa pers “Catatan AKhir Tahun Kementerian ATR/BPN Tahun 2024”, di Kantor ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Selong, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.
“Ada 5.973 kasus yang masuk (ke Kementerian ATR/BPN),” ujar Nusron.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, kasus pertanahan itu terdiri dari konflik, sengketa, dan perkara yang sudah naik ke meja hukum.
“Terdiri dari sengketa 1.664, konflik 60, penanganan perkara 4.249 (kasus),” paparnya.
Dari jumlah total konflik itu, Nusron mengklaim Kementerian ATR/BPN memiliki target kerja untuk menyelesaikannya.
Dia menyebutkan target dari sengketa sebanyak 1.138 kasus, yang selesai 936 sengketa. Sedangkan yang dalam proses penyelesaian tinggal 202 sengketa.
“Penanganan konflik, dari target 38 kasus terselesaikan (pada 2024 dari total kasus 60), yang selesai 32 kasus, sehingga sisa 6 kasus,” imbuhnya.
Sementara, untuk perkara pertanahan yang mencapai 4.249 kasus, target Kementerian ATR/BPN adalah menyelesaikan 946 perkara.
“Dan kasus yang selesai 1.193,” ungkap Nusron.
Sumber: RMOL
