Kumbanews.com- Lapas kelas IIA Parepare gelar apel rutin. Hadir dalam kegiatan apel pagi bersama Seluruh Pejabat Struktural Eselon IV V dan pejabat fungsional umum serta tertentu lainnya. Kegiatan apel pagi bersama di pimpin langsung oleh Kepala Lapas IIA Parepare Totok Budiyanto, Amd.IP, SH dengan komandan apel Kasubsi Keamanan Lapas IIA Parepare Abdul Rahman, SH, MH. Kegiatan apel bersama yang dilakukan secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Selasa, (08/8/2023).
Selain sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, juga untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya. Termasuk evaluasi pelaksanaan tugas.
Selanjutnya Kepala Lapas IIA Parepare beserta Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Triwulan I dan II Tahun 2023 secara daring dengan Narasumber Drs. Agus Uji Hantara, M.E. selaku Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi materi yang dibawakan Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB.
Kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH- 13.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
Dasar pelaksanaan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : SEK.1-UM.01.01-803 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Undangan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Dalam pemaparannya Drs. Agus Uji Hantara, M.E menyampaikan evaluasi reformasi birokrasi sesuai dengan peraturan Permenpan RB Nomor : 9 Tahun 2023.
Evaluator Internal perlu memastikan Road Map RB instansional (mikro) dan rencana aksi K/L/D memiliki kualitas yang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Evaluator juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara minimal 3 (tiga) bulan untuk : 1. Mengatur ketercapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi, 2. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada STU, dan 3. Menyampaikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.
Hal ini berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor : B/98/RB.00/2023 tentang Tindak Lanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024.
Kepala Lapas IIA Parepare menegaskan kepada seluruh Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM agar tetap patuh dan taat dalam pemenuhan data dukung berdasarkan timeline yang telah dibuat. Harapan Lapas Kelas IIA Parepare mampu mewujudkan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).
Seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan tertib, lancar dan aman terkendali.
Dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan timeline pelaksanaan reformasi birokrasi. (Rilis)
