Kumbanews.com – Eskalasi politik semakin meningkat jelang pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019. Sektor pangan turut terimbas. Sebagai salah satu sektor strategis, pangan kerap dijadikan bahan perdebatan dan tak ayal menyebabkan para pelaku sektor pangan turut terseret ke dalam konstelasi politik.
Gelagat ini ditangkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir. Dia menilai berbagai demonstrasi ataupun pemberitaan yang mengatasnamakan peternak dan petani jelang pemilu malah semakin mempertegas adanya muatan politik di tengah suasana pesta demokrasi tahun ini.
“Kami merasa sudah cukup petani dan peternak dijual untuk kepentingan politik. Kalau benar petani, pasti mereka sedang sibuk bekerja, bukan menyebar kebencian, apalagi menjadi provokator,” tegas Winarno, Senin 18 Maret 2019.
Sektor pangan, menurut Winarno, masih menyisakan berbagai permasalahan, salah satunya mafia pangan. Tapi Winarno menyebutkan pembangunannya sudah sesuai jalur.
“Menurut saya, pertanian kita sudah on the track. Kalau ada masalah, seharusnya dicari solusinya. Menurut saya, kalau dicari celanya dan kelemahan pertanian saat ini, bisa saja di tahun politik dicari yang kurang-kurang terus,” sebutnya.
Lebih lanjut, persoalan mafia pangan dinilai Winarno masih menjadi momok yang menghambat kinerja sektor ini. Dirinya menghargai pemerintah yang sudah berupaya memberantas mafia pangan melalui deregulasi sejumlah peraturan.
“Banyak regulasi yang menghambat dicabut dan direvisi, keluhan petani seperti kelangkaan pupuk juga diperhatikan. Misalnya, sebanyak 40 kasus pupuk oplos yang menghantui petani juga diselesaikan dengan cepat. Persekongkolan tata niaga yang dipermainkan kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya juga sudah ditindak bekerjasama dengan KPPU,” terang Winarno.
Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia Tunov Mondro Atmodjo juga mengungkapkan keberatan terhadap politisasi sektor pertanian. Dirinya bahkan mencurigai adanya upaya politisasi petani dengan sejumlah aksi berbagai pihak atau organisasi yang mengatasnamakan petani untuk mendiskreditkan kebijakan program dan capaian sektor pertanian.
“Akhir tahun 2018 kemarin, ada pusat kajian mencatut nama berbagai organisasi pertanian dalam petisi. Kali ini juga, mengatasnamakan petani selalu menginisiasi pertemuan untuk mendiskreditkan kinerja sektor pangan,” tandas Tunov.
Bahkan Tunov menduga politisasi sektor pangan saat ini tidak lepas dari para mafia pangan. Keputusan pemerintah untuk menekan tingkat impor pangan, telah membuat ruang gerak mereka semakin sempit.
“Jadi jangan karena tidak bisa bermain impor, petani dijual-jual. Kami petani sangat untung saat ini, hasil panen melimpah, pasar dijamin dan berbagai inovasi budidaya, pasca panen dan pemasaran sangat terasa,” jelasnya.(*)
